Penyebab Kekeringan Bantul dan Gunungkidul, Siaga Darurat Ditetapkan

Kekeringan - Ilustrasi StockCake

Harianjogja.com, BANTUL—Status siaga darurat kekeringan resmi diberlakukan di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul seiring meningkatnya ancaman krisis air bersih pada puncak musim kemarau 2026. Kondisi tersebut menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah setelah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan puncak kemarau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026.

Di tengah ancaman tersebut, akademisi mengingatkan bahwa persoalan kekeringan tidak semata dipicu minimnya curah hujan, tetapi juga dipengaruhi perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY memastikan penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi berkurangnya ketersediaan air bersih di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau.

Pakar Teknik Keairan dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ani Hairani menjelaskan bahwa kekeringan yang terjadi di DIY merupakan persoalan yang kompleks. Menurut dosen Teknik Sipil UMY tersebut, perubahan iklim global telah memperbesar dampak musim kemarau sehingga kemampuan lingkungan dalam menyimpan cadangan air terus menurun.

Perubahan Iklim Memperparah Dampak Kemarau

Ani menerangkan bahwa secara ilmiah kekeringan terbagi menjadi tiga jenis yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah kekeringan meteorologis yang muncul akibat rendahnya curah hujan. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi kekeringan hidrologis ketika volume air di sungai, waduk, maupun cadangan air tanah mengalami penurunan.

Dampak berikutnya adalah kekeringan pertanian. Pada fase ini, tanah kehilangan kelembapan sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air bagi tanaman dan berpotensi mengganggu sektor pertanian.

“Faktor utamanya memang berkaitan dengan curah hujan. Namun, sekarang dampaknya semakin besar akibat perubahan iklim. Fenomena El Niño yang secara alami memang terjadi dapat menjadi lebih parah karena dipengaruhi perubahan iklim global. Akibatnya, musim kemarau berlangsung lebih panjang, penguapan meningkat, curah hujan menurun, sehingga cadangan air di permukaan maupun air tanah terus berkurang. Kondisi ini akhirnya memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian,” jelas Ani dikutip, Senin (13/7/2026).

Menurut Ani, perubahan iklim juga membuat pola musim di Indonesia semakin sulit diprediksi. Pergeseran waktu datangnya musim hujan maupun kemarau menyebabkan pengelolaan sumber daya air menjadi lebih rumit dibanding sebelumnya.

Akibat perubahan pola tersebut, berbagai infrastruktur penyedia air seperti waduk, jaringan irigasi, hingga perencanaan penyediaan air baku domestik kerap tidak lagi selaras dengan kondisi debit air yang terjadi di lapangan. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya kelangkaan air ketika musim kemarau berlangsung lebih lama.

Alih Fungsi Lahan Percepat Penurunan Cadangan Air

Selain faktor iklim, Ani menilai pertumbuhan penduduk yang disertai alih fungsi lahan turut memperburuk ancaman kekeringan di Yogyakarta. Berkurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan kemampuan tanah menyerap air hujan terus menurun.

Akibatnya, air hujan lebih banyak mengalir sebagai limpasan menuju sungai hingga akhirnya terbuang ke laut, bukan meresap menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau.

“Ketika lahan yang semula mampu menyerap air berubah menjadi kawasan permukiman, air hujan tidak sempat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, cadangan air tanah tidak terisi kembali dan sumur-sumur masyarakat lebih cepat mengalami penurunan debit saat musim kemarau. Karena itu, kekeringan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia dan perubahan tata guna lahan,” ujarnya.

Ani mengapresiasi langkah pemerintah yang terus memantau perkembangan iklim dan menyiapkan berbagai upaya mitigasi menghadapi musim kemarau. Namun, menurutnya, keberhasilan mengurangi dampak kekeringan juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat.

Konservasi Air Dimulai dari Lingkungan Rumah

Sebagai upaya jangka panjang, Ani mendorong masyarakat menerapkan konservasi air berbasis komunitas. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan lubang biopori, sumur resapan, hingga pemanfaatan sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting).

Ia menilai upaya sederhana di tingkat rumah tangga dapat membantu menjaga cadangan air tanah sehingga risiko krisis air bersih saat musim kemarau dapat ditekan.

“Konservasi air dapat dimulai dari lingkungan rumah. Air hujan sebaiknya tidak langsung dialirkan ke saluran drainase, tetapi diupayakan meresap kembali ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan. Dengan cara itu, cadangan air tanah tetap terjaga sehingga dampak kekeringan saat musim kemarau dapat diminimalkan,” pungkas Ani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.