3 hours ago
1
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berharap agar pemerintah segera belanja setelah ada kebijakan buka blokir anggaran. Sebab Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) lesu setelah pemerintah melakukan efisiensi.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan anggota PHRI DIY berupaya agar tidak sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meski MICE sedang lesu. Sejak Januari 2025 sampai saat ini menurutnya yang terjadi adalah unpaid leave, pekerja dirumahkan tetap mendapat gaji tetapi tidak penuh.
"Kami berharap yang ada isu sudah digelontorkan Kementerian Keuangan mohon segera dibelanjakan," kata Deddy, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya sudah ada beberapa anggota PHRI DIY yang terdampak buka blokir anggaran ini. Namun belum bisa kembali seperti sebelumnya.
Ia mengatakan jika anggaran tersebut digelontorkan dan reservasi MICE membaik, maka pekerja yang dirumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja. Pekerja yang dirumahkan mayoritas dari food and beverage (FnB) meeting.
BACA JUGA: Perpanjangan Kontrak Habis, Tempat Khusus Parkir ABA Diminta Berhenti Beroperasi
"Kalau digelontorkan kementerian segera belanjakan, supaya kami bisa memanggil mereka bekerja normal kembali," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, PHRI DIY tidak punya data pasti berapa jumlah pekerja yang dirumahkan. Namun berdasarkan laporan dari 458 anggotanya dari hotel dan restoran ada sekitar 5.000 an pekerja. Mayoritas dari hotel bintang 3 sampai 5, dari hotel nonbintang juga ada.
Dia menyebut peningkatan MICE dari pemerintah saat ini belum sampai 10% dibandingkan hari normal. "Makanya kami dorong segera belanjakan. Agar kami bisa bernafas dan memanggil teman-teman yang dirumahkan."
Deddy menjelaskan saat momen libur panjang Waisak pekerja yang dirumahkan sempat dipanggil karena terjadi peningkatan okupansi. Mereka bekerja tergantung dari banyak tidaknya tamu hotel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
