Sestama BKKBN RI Jemput Masukan dan Saran PT di Sumbar untuk Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

PADANG, KLIKPOSITIF- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Budi Setiyono menyebutkan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tanah air.

PJPK adalah dokumen strategis nasional untuk periode 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan kependudukan agar selaras dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045

“Desain besar pembangunan kependudukan ini harus kita lakukan dengan sebuah peta jalan pembangunan yang akan diimplementasikan secara berjenjang,” ungkap Budi saat bincang bersama sejumlah awak media di Padang, Kamis 11 September 2025.

Pada hari yang sama, Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi tuan rumah Simposium Nasional Kependudukan tahun 2025. Simposium dihadiri 14 Rektor dari Perguruan Tinggi yang ada di Sumbar.

Pada kesempatan itu, Budi mendengarkan hasil penelitian dari masing-masing perguruan tinggi terkait kependudukan. Sekaligus menghimpun semua masukan, saran dari semua perguruan tinggi yang hadir untuk di bawa ke pusat.

“Tadi pagi kami sudah mendengarkan hasil penelitian, saran saran dari semua PT ya g hadir di kegiatan Simposium di UNP. Nanti akan kami bawa ke pusat, dimasukkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan,” jelas Budi didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Mardalena Wati Yulia.

Menurutnya, sinergi akademisi dengan pemerintah menjadi kunci untuk menjawab tantangan kependudukan yang semakin kompleks. Ia juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam penelitian, inovasi, dan pendampingan masyarakat agar bonus demografi dapat dikelola dengan baik.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi pada pembangunan keluarga serta bangsa.

Budi Setiyono mengatakan intervensi peta jalan pembangunan kependudukan yang melibatkan Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah konkret menyikapi bonus demografi.

“Ini adalah langkah kapitalisasi bonus demografi dan pencapaian Indonesia Emas pada 2045,” tutupnya.