TPA Tamangapa, di Kota Makassar (dok. Syamsi/KabarMakassar)KabarMakassar.com — Pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Hingga saat ini, baru 33,16 persen sampah di Sulsel yang berhasil terkelola, sementara target pengelolaan tahun ini diproyeksikan mencapai 64,52 persen.
Data ringkasan pengelolaan sampah Sulawesi Selatan menunjukkan, dari total timbulan sampah sebesar 4.943 ton per hari, baru sekitar sepertiga yang masuk dalam sistem pengelolaan.
Hal tersebut diungkap oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPI TKNEK) Kementerian Lingkugan Hidup (KLH), Ary Sudijanto, saat menghadiri rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama terkait pengelolaan sampah dan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bersama perwakilan kabupaten/kota di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/04).
“Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan sekitar 9,5 juta sementara timbulan sampah per hari mencapai 4.943 ton. Dari jumlah ini, baru 33,16% yang terkelola,” ungkap Ary.
Selain rendahnya angka pengelolaan, data juga memperlihatkan masih tingginya sampah yang belum tertangani secara baik. Sebanyak 38,59 persen sampah masih terbuang ke lingkungan, sementara 28,25 persen lainnya masih ditangani melalui Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping, yang dinilai kurang ramah lingkungan.
Pemerintah menargetkan peningkatan pengelolaan sampah secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2026, pengelolaan sampah ditargetkan mencapai 63,40 persen atau setara 3.184 ton per hari, sebelum akhirnya mencapai 100 persen pengelolaan pada tahun 2029.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan sejumlah strategi utama, salah satunya melalui optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia.Data menunjukkan, kontribusi terbesar berasal dari program optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah yang diproyeksikan mampu menangani 1.639 ton per hari atau sekitar 51,39 persen dari total target penanganan.
Selain optimalisasi, perbaikan sistem TPA juga menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
“Sebanyak 1.397 ton per hari atau 43,78 persen dari target penanganan akan dilakukan melalui perubahan sistem TPA dari metode open dumping menjadi sanitary landfill atau controlled landfill yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, upaya reaktivasi fasilitas yang tidak aktif juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Melalui langkah ini, diproyeksikan sekitar 154 ton per hari atau 4,82 persen sampah dapat kembali tertangani melalui fasilitas yang sebelumnya tidak berfungsi.
Di sisi lain, pengembangan teknologi pengolahan sampah juga mulai dilakukan melalui pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar yang dihasilkan dari sampah. Saat ini, RDF yang telah beroperasi baru mampu mengolah sekitar 41 ton sampah per hari, meskipun potensi pengembangannya diperkirakan dapat mencapai 1.337 ton per hari di enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Selain aspek teknologi dan infrastruktur, cakupan layanan pengelolaan sampah juga masih belum merata. Data menunjukkan, cakupan layanan pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan saat ini baru mencapai 56,92 persen, yang berarti masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya terlayani.
Dari sisi tata kelola, baru dua kabupaten/kota yang telah menetapkan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), sementara enam daerah masih dalam proses penyusunan, dan 16 kabupaten/kota lainnya belum memiliki dokumen tersebut.
Perbedaan kinerja pengelolaan sampah antar daerah juga masih terlihat cukup signifikan.
“Kota Parepare tercatat sebagai daerah dengan nilai kinerja tertinggi yakni 74,46, sedangkan Kabupaten Luwu Utara menjadi daerah dengan nilai terendah yakni 20,86,” sebut Ary.
Secara keseluruhan, jumlah fasilitas pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan tercatat mencapai 1.542 unit, dengan total kapasitas timbulan sebesar 1.639 ton per hari.
Namun, sejumlah fasilitas tersebut masih memerlukan optimalisasi agar mampu berfungsi secara maksimal dalam mendukung peningkatan pengelolaan sampah di daerah.
