5 hours ago
5
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. / Foto dibuat oleh Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul tengah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tak hanya mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pamong desa menjadi anggota, pemerintah juga berencana memberdayakan warga miskin agar bisa ikut aktif dalam koperasi lewat bantuan penyediaan simpanan pokok dan simpanan wajib.
Kebijakan ini disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Menurutnya, partisipasi berbagai lapisan masyarakat dalam koperasi menjadi kunci pemerataan ekonomi desa.
“Pemerintah akan mendata warga miskin yang nantinya akan dibantu penyediaan simpanan wajib dan simpanan pokok untuk menjadi anggota KDMP,” ujarnya, Minggu (19/10).
Langkah tersebut diambil agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa. Dengan menjadi anggota koperasi, warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang dikelola bersama.
Selain melibatkan warga, Pemkab Bantul juga mewajibkan ASN, pamong desa, dan dukuh menjadi anggota KDMP. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat permodalan koperasi agar mampu berkembang tanpa harus bergantung pada pinjaman bank.
“ASN dan pamong desa, termasuk setiap dukuh, untuk menjadi anggota KDMP. Langkah ini adalah upaya penguatan modal sebelum pengurus mengandalkan utang bank,” tegas Halim.
Halim mengakui selama ini kendala terbesar KDMP adalah belum adanya tempat usaha permanen. Karena itu, pembangunan gerai, gudang, dan pertokoan menjadi langkah penting agar koperasi memiliki ruang usaha yang bisa menopang operasional dan kegiatan perdagangan.
“Selama ini problem besarnya adalah ketiadaan tempat usaha KDMP. Nantinya jika sudah berdiri, maka Pemkab Bantul akan membantu memberikan pendampingan bisnisnya. Selain membantu pembentukan badan usaha yang hari ini sudah selesai di 75 desa,” jelasnya.
Kementerian Koperasi dan UKM diketahui sedang menargetkan pembangunan 80.000 lokasi KDMP di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya gerai dan gudang. Di Bantul sendiri, sebanyak 75 desa telah memiliki KDMP yang kini sedang diperkuat dengan pembangunan infrastruktur pendukung.
Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan peran strategis bagi KDMP sebagai distributor resmi pupuk bersubsidi dan gas elpiji 3 kilogram (gas melon). Diharapkan, kebijakan ini dapat memangkas rantai distribusi dan menekan harga di tingkat konsumen.
Dengan keterlibatan ASN, pamong, dan warga miskin secara bersamaan, Pemkab Bantul ingin membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif. Halim menegaskan, koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi harus tumbuh menjadi wadah ekonomi yang membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.
“Prinsipnya, KDMP ini bukan hanya untuk pengurus atau anggota tertentu, tapi untuk seluruh masyarakat desa. Semua harus bisa tumbuh bersama melalui koperasi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
