2 hours ago
1
Wat Arun, Bangkok, Thailand. / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Thailand mencatat sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengesahkan UU pernikahan sesama jenis dan membuka peluang ekonomi baru.
Nikkei Asia mengungkapkan, dengan mulai diterbitkannya surat nikah resmi sejak Januari 2026, Thailand diproyeksikan menjadi pusat Ekonomi Pelangi (Rainbow Economy). Langkah ini diyakini tidak hanya menjamin hak asasi manusia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru melalui sektor pariwisata, investasi, hingga ekspor konten kreatif.
Potensi finansial dari komunitas ini sangat menggiurkan. Berdasarkan data LGBT Capital, daya beli global komunitas LGBTQ+ diperkirakan menembus angka US$4,7 triliun per tahun. Di Thailand, dampak ekonomi tersebut sudah mulai terasa signifikan.
Sebagai gambaran, perhelatan Bangkok Pride tahun lalu dilaporkan berhasil menyumbang pendapatan hingga 4,5 miliar baht bagi perekonomian lokal. Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3 miliar baht.
Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) kini gencar mempromosikan negara tersebut sebagai destinasi unggulan. Salah satu strategi utamanya adalah menyelenggarakan pernikahan massal pada Januari 2025 serta berbagai kampanye pemasaran internasional.
TAT menargetkan Bangkok sebagai tuan rumah World Pride 2030. Jika berhasil, ini akan menjadi kali pertama ajang global tersebut diselenggarakan di benua Asia. Wisatawan segmen ini dikenal sebagai pasar bernilai tinggi dengan kemampuan belanja rata-rata 40% lebih tinggi dibandingkan wisatawan umum, serta memiliki loyalitas merek yang kuat.
Ekonomi pelangi di Thailand juga merambah ke industri hiburan. Thailand saat ini menjadi eksportir utama serial genre Boys Love (BL) dengan menguasai 53% pasar global. Pendapatan dari industri ini diprediksi terus melonjak seiring tingginya permintaan dari berbagai platform streaming dunia.
Di sisi lain, bisnis hiburan legendaris seperti Tiffany’s Show Pattaya terus menunjukkan eksistensinya. Kabaret transgender yang berdiri sejak 1974 ini tengah menyiapkan pertunjukan spektakuler untuk merayakan ulang tahun ke-50 pada Juli mendatang.
Penerimaan sosial yang meluas di Thailand turut memicu munculnya ceruk pasar baru. Mulai dari butik busana drag, produk kecantikan khusus, hingga layanan jasa yang melayani kebutuhan spesifik komunitas. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan inklusif pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan beragam.
Dengan fondasi budaya yang terbuka serta dukungan regulasi yang kuat, Thailand kini tidak hanya memimpin dalam penegakan kesetaraan hak, tetapi juga sukses mengonversi nilai-nilai inklusivitas menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
