1 day ago
6
KLIKPOSITIF- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mengingatkan ancaman serius bencana ekologis yang kini membayangi Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Sedikitnya 26.503 jiwa warga di wilayah tersebut hidup dalam kondisi sangat rentan akibat kerusakan kawasan hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Timbulun.
Staf Divisi Kajian, Kampanye, dan Monitoring WALHI Sumbar, Tommy Adam, menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga keberlanjutan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat Bungus Teluk Kabung.
“Kerentanan ini merupakan dampak langsung dari rusaknya kawasan hutan dan hutan penyangga di wilayah hulu DAS Timbulun. Akibatnya, masyarakat di wilayah hilir harus menanggung risiko bencana yang terus meningkat,” ungkap Tommy, Rabu (30/12/2025).
Selain permukiman warga, WALHI Sumbar mencatat sekitar 651 hektare sawah milik masyarakat berada dalam ancaman tinggi tertimbun material banjir dan longsor. Sawah-sawah tersebut merupakan penopang utama ketahanan pangan dan sumber ekonomi ribuan keluarga di Bungus Teluk Kabung.
Menurut Tommy, ancaman ekologis ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan akibat alih fungsi kawasan hutan di wilayah hulu DAS Timbulun menjadi perkebunan kelapa sawit. Perubahan fungsi ini telah menghilangkan peran strategis hutan sebagai penyerap air, pengendali erosi, serta penjaga keseimbangan ekosistem.
“Perkebunan kelapa sawit memiliki karakter rakus air, berakar dangkal, dan tidak mampu mengikat tanah secara kuat. Kondisi ini mempercepat erosi dan meningkatkan potensi longsor,” terangnya.
Dampak kerusakan lingkungan tersebut dirasakan sepanjang tahun. Pada musim hujan, warga terancam banjir bandang, luapan sungai, dan longsor yang mengancam permukiman serta lahan pertanian. Sebaliknya, saat musim kemarau, masyarakat justru menghadapi krisis air bersih akibat menyusutnya sumber-sumber air yang selama ini bergantung pada kawasan hulu sungai.
Secara geografis, Bungus Teluk Kabung memiliki bentang alam berbukit dan terjal. Sementara itu, sebagian besar warga bermukim di dataran rendah dan sepanjang bantaran sungai, sehingga setiap kerusakan di wilayah hulu akan berdampak langsung ke wilayah hilir.
Tommy menilai kondisi ini sebagai akumulasi dari pembiaran perambahan hutan, lemahnya pengawasan, serta kegagalan negara dalam melindungi kawasan lindung dan ruang hidup rakyat.
“Jika dibiarkan, Bungus Teluk Kabung tidak hanya akan kehilangan fungsi ekologisnya, tetapi juga menghadapi krisis sosial, ekonomi, dan pangan secara bersamaan,” jelasnya.
Untuk itu, WALHI Sumbar mendesak negara agar segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan perusakan hutan, menindak pelaku perambahan kawasan hutan, serta melakukan pemulihan ekosistem DAS Timbulun secara menyeluruh.
“Negara wajib menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Tanpa langkah nyata dan segera, bencana ekologis di Bungus Teluk Kabung hanya tinggal menunggu waktu,” tutupnya.
