8 hours ago
2
Klikpositif – Untuk ke-9 kalinya secara beruntun, Kota Solok berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pencapaian ini menjadi kado tersendiri dalam 100 hari kerja pasangan Ramadhani Kirana Putra dan Wawako Suryadi Nurdal.
Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2024, Rabu (21/5/2025) di kantor BPK RI Perwakilan Sumbar. LHP diserahkan langsung kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra.
Baca Juga
Penyerahan LHP atas LKPD tersebut dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, serta Kota Bukittinggi. Hadir Ketua DPRD, Fauzi Rusli, Plt. Inspektur Kota Solok Zulfadrim, Kepala Badan Keuangan Daerah, Novirna Hendayani, Kakan Kesbangpol Kota Solok Eni Suryani.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra menyampaikan selamat kepada keempat daerah yang menerima LHP, seluruhnya meraih opini WTP terhadap LKPD tahun 2024.
Sudarminto mengingatkan, yang paling penting dari opini WTP ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan karena itu merupakan tolak ukur. “Sebagus apapun LHP harus dibarengi dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20,” jelasnya.
Ia juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dari Pemerintah Daerah dan DPRD di dari masing-masing daerah. Dengan kolaborasi tugas-tugas pemerintahan bisa jalankan dengan baik. Harapannya, ke depan pengelolaan keuangan akan menjadi semakin baik.
Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra menyampaikan rasa syukurnya atas capaian Kota Solok yang berhasil meraih opini WTP 9 kali berturut-turut. Capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras pemerintah dan dukungan DPRD.
Opini WTP menjadi cerminan terhadap semakin baiknya tata kelola keuangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Menurutnya, Opini WTP bukanlah prestasi, namun sebuah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah sebagai bukti pengelolaan keuangan yang baik.
“Capaian ini merupakan sebuah motivasi bagi Pemerintah Kota Solok untuk semakin baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bagaimana tata kelola APBD bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat,” tutupnya.
