20 Tahun Gempa Jogja 2006 Jadi Pelajaran Penting bagi BNPB

Seismograf gempa bumi - Ilustrasi/StockCake

Harianjogja.com, JOGJA—Pengalaman Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menangani gempa Jogja 2006 dinilai menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana. Memasuki 20 tahun setelah gempa tersebut, pengalaman tersebut kembali diangkat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam agenda penguatan resiliensi berkelanjutan.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan pengalaman tersebut menjadi alasan BNPB mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berbagi pengalaman dalam The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) yang akan berlangsung pada 9-10 September 2026.

Raditya menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Jogja, Senin. Menurut dia, perjalanan DIY dalam menghadapi bencana memiliki banyak pembelajaran yang relevan untuk dibawa ke forum kebencanaan berskala global.

"Kenapa ini penting? Karena Yogyakarta memiliki pembelajaran yang banyak di bidang kebencanaan. Pembelajaran paling penting adalah 20 tahun gempa Yogyakarta 2006 dan sekarang sudah 2026, sehingga pengalaman beliau (Gubernur DIY) sangat dibutuhkan," katanya.

BNPB Dorong Resiliensi Dimulai dari Masyarakat

Raditya mengatakan BNPB ingin mengusung gagasan pembangunan resiliensi bangsa yang dimulai dari tingkat lokal. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan terhadap berbagai risiko bencana.

Menurut dia, pembangunan resiliensi bangsa pada dasarnya harus dimulai dari masyarakat dengan pendekatan people centered approach. Atas dasar itu, BNPB juga menggelar seminar pendahuluan di Jogja yang membahas peran lokal dalam memperkuat ketahanan masyarakat hingga tingkat nasional.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena ketahanan terhadap bencana tidak hanya dibangun melalui kebijakan di tingkat pusat. Penguatan kapasitas masyarakat di daerah menjadi bagian dari proses untuk membentuk resiliensi yang lebih luas.

Raditya juga mengatakan pembahasan bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X turut diarahkan pada upaya membawa konsep sustainable resilience ke tingkat dunia.

"Selanjutnya, bersama Ngarsa Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) kami juga membahas bagaimana mengangkat konsep sustainable resilience di mata dunia. Konsep ini sudah pernah diusung Indonesia pada 2022, saat Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction," katanya.

Konsep Sustainable Resilience Jadi Perhatian

Raditya menjelaskan konsep sustainable resilience diusung agar menjadi gagasan yang mendapat perhatian dunia. Menurut dia, konsep tersebut memiliki cakupan luas sehingga dapat menghubungkan berbagai sektor yang berkaitan dengan ketahanan dan pembangunan.

Tema tersebut mencakup resiliensi bencana, perubahan iklim, infrastruktur, resiliensi masyarakat, pembiayaan risiko, dan berbagai aspek lainnya.

Upaya membangun sustainable resilience, lanjut Raditya, diharapkan dapat membuka keterlibatan berbagai sektor sehingga setiap bidang tidak bekerja secara sendiri-sendiri.

"Kita lihat kejadian bencana saat ini juga tidak hanya karena alam saja faktornya, tetapi juga karena perubahan iklim yang berdampak pada bencana, dan bencana bisa berdampak pada pembangunan, termasuk bagi lingkungan masyarakat," katanya.

Lima Pilar Resiliensi Berkelanjutan

Dalam membangun resiliensi berkelanjutan, Raditya mengatakan terdapat lima pilar utama yang perlu diperkuat. Kelima pilar tersebut mencakup tata kelola yang baik, investasi berkelanjutan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kelima pilar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi. Resiliensi juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat, pembangunan, infrastruktur, teknologi, hingga pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia tengah mempersiapkan Kerangka Nusantara untuk resiliensi berkelanjutan. Kerangka tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia dalam memperkuat gagasan ketahanan berkelanjutan.

Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah Konferensi Dunia Pengurangan Risiko Bencana tahun 2030.

Melalui forum GFSR pada September 2026, pengalaman penanganan gempa Jogja 2006 akan menjadi salah satu pembelajaran yang dibawa dalam pembahasan mengenai bagaimana membangun resiliensi dari tingkat masyarakat hingga menjadi ketahanan bangsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara