222 Dapur Gizi Siap Beroperasi, Fokus Wilayah 3T dan Ibu Hamil

Menteri PU Dody Hanggodo menjawab pertanyaan dari wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Menteri PU siap berkoordinasi dengan Kepala BGN baru. (ANTARA/Aji Cakti)

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mempercepat langkah penguatan program gizi nasional dengan menyiapkan ratusan fasilitas pendukung. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan siap berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan 222 unit SPPG yang siap diserahterimakan. Koordinasi dengan pimpinan baru BGN dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat guna memastikan program berjalan optimal.

“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pimpinan BGN yang baru, karena ada 222 SPPG yang siap kami serahkan,” ujar Dody, Jumat (5/6/2026).

Ratusan fasilitas tersebut tidak hanya tersebar di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan akses layanan gizi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau.

Dody menegaskan, Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang merata.

Di sisi lain, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa fokus utama Program MBG akan diarahkan ke wilayah 3T serta kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan bantuan gizi tepat sasaran. Bahkan, BGN telah mengeluarkan surat edaran tegas: SPPG yang tidak melayani kelompok prioritas tersebut akan dikenakan penangguhan operasional.

Tak hanya itu, pembangunan SPPG di wilayah 3T juga akan menggunakan berbagai skema alternatif pembiayaan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan ini dinilai penting mengingat luasnya wilayah sasaran dan tantangan geografis yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya, BGN turut melibatkan Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono, untuk memperkuat pendekatan teritorial, khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan strategi khusus.

Secara keseluruhan, BGN telah menyiapkan rencana kerja yang berfokus pada efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas program. Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk mendukung Program MBG.

Nanik juga menegaskan bahwa standar operasional menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Setiap dapur MBG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, maka operasionalnya akan langsung dihentikan sementara.

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis program pemenuhan gizi nasional ini mampu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara