Abdul Halim Sentil Anggaran Infrastruktur, DPRD Bantul Minta Bupati Tak Bikin Gaduh

Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Komisi B DPRD Bantul, Arif Haryanto menyayangkan pernyataan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih yang menyinggung soal penurunan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul di APBD 2025 yang hanya diangka Rp147 miliar, atau menurun sebanyak Rp32 miliar dari alokasi anggaran APBD 2024 senilai Rp179 miliar.

Arif menilai Bupati Bantul Abdul Halim Muslih seharusnya tidak melontarkan pernyataan kontroversial yang membuat gaduh dan memperkeruh hubungan antara DPRD Bantul dan Pemkab Bantul.  "Saya menyayangkan pernyataan pak Halim. Mbok Pak Bupati jangan bikin pernyataan yang bikin gaduh. Ini kan Pilkada sudah selesai. Mestinya kan duduk bersama, karena kan beban masyarakat kan cukup banyak," kata Arif, Jumat (13/12/2024).

Menurut Arif, hal yang menyebabkan adanya pengurangan alokasi anggaran untuk DPUPKP harus dilihat bersama. Pada 2025, ada pengurangan nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penguatan program strategis nasional. Lalu, ada kewajiban dari daerah mengalokasikan 9% dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Itu nilainya [anggaran untuk MBG] itu kan Rp52 miliar. Tetapi, di APBD yang saat ini sedang dievaluasi Gubernur DIY kan keberatan kalau kami tulis angka segitu karena cukup besar. Akhirnya, kami tulis di angka Rp31 miliar dan dimasukkan dalam pos Biaya Tidak Terduga. Jadi Rp31 miliar itu untuk satu tahun," jelasnya.

Sementara DPRD Bantul, lanjut Arif, memandang ada hal yang krusial dan harus segera diatasi adalah penanganan sampah. Sehingga DPRD Bantul menganggarkan Rp6 miliar. "Itu untuk menopang keberadaan tiga TPST itu, karena itu yang harus kami prioritaskan," kata dia.

Oleh karena itu, Arif menyatakan Abdul Halim Muslih harusnya bijak menanggapi adanya pengurangan alokasi anggaran untuk DPUPKP Kabupaten Bantul pada APBD 2025. Pasalnya kenyataannya memang ada pengurangan nilai DAK, program MBG dan juga masalah sampah.

"Ya mestinya begitu. Jangan bikin opini yang bikin gaduh. Meskipun saat itu beliau memang cuti, tetapi kan kami sudah laporan jika angkanya untuk itu-itu. Seperti program MBG itu kan pro rakyat dan mandatori dari Pusat," ucap dia.

BACA JUGA: Anggota DPRD Bantul yang Baru Tetap Dapat Jatah Pokir di 2025

Senada, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Datin Wisnu Pranyoto menyatakan jika penurunan alokasi anggaran APBD 2025 untuk DPUPKP sudah sesuai. Ia juga menyatakan hal itu bukan perihal pro dan tidaknya terhadap kebutuhan masyarakat. "Jadi di APBD itu kan ada skala dan program prioritas. Lalu, program prioritas yang harus segera dikejar adalah penanganan sampah. Dan, ini menyedot anggaran yang tinggi," kata Datin.

Oleh karena itu, politisi Gerindra ini menyatakan jika anggota DPRD Bantul akhirnya mempertimbangkan terkait penanganan sampah. Sehingga penanganan sampah menjadi prioritas yang harus diatasi. "Kami melihat masalah sampah ini harus segera selesai," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memilih mempertanyakan terkait dengan adanya penurunan alokasi anggaran untuk DPUPKP Kabupaten Bantul di APBD 2025 yang hanya diangka Rp147 miliar, atau menurun sebanyak Rp32 miliar dari alokasi anggaran APBD 2024 senilai Rp179 miliar.

"Ya, itu kan ditetapkan saat saya cuti. Iya, tanyakan ke wakil rakyat. Masa wakil rakyat tidak berpihak kepada pembangunan infrastruktur. Tanyakan saja kepada mereka, apa maunya. Ya, kalau saat itu saya tidak cuti, insyaallah itu tidak terjadi," kata Halim, Rabu (11/12/2024).

Disinggung mengenai apakah nantinya penurunan alokasi anggaran APBD 2025 untuk DPUPKP Kabupaten Bantul akan menghambat pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Halim ke depan, Halim meminta agar hal tersebut dipertanyakan ke anggota DPRD Bantul. "Jika itu terhambat, tanyakan ke wakil rakyat. Karena itu kan uang rakyat yang harus digunakan untuk membangun infrastruktur," tegas Abdul Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News