5 hours ago
2
Ilustrasi, Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melihat Aktivitas Gunung Semeru melalui Seismograf. /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Rencana kenaikan anggaran mitigasi bencana yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat sistem peringatan dini. BMKG mengungkap sejumlah kebutuhan, mulai dari peralatan operasional, pemeliharaan, edukasi masyarakat, hingga dukungan komunikasi data.
Usulan kenaikan anggaran tersebut disampaikan setelah sejumlah bencana melanda Indonesia, mulai dari gempa di NTT, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatra-Kalimantan, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan penguatan sistem peringatan dini membutuhkan dukungan peralatan yang mampu mendeteksi potensi bencana secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, informasi peringatan dapat segera disampaikan kepada masyarakat.
"Kalau dari sisi sistem peringatan dini yang banyak difokuskan adalah bagaimana kita memperkuat peralatan alat operasional utama kita itu tetap valid tetap layak untuk operasional. Itu yang pertama," katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (8/9/2025).
BMKG Butuh Anggaran Peralatan hingga Edukasi
Menurut Guswanto, kebutuhan BMKG tidak hanya berkaitan dengan pengadaan maupun pemeliharaan peralatan operasional utama. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung mitigasi bencana.
BMKG membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan berbagai sekolah lapang. Program tersebut mencakup sekolah lapang iklim, sekolah lapang bencana, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang meteorologi penerbangan, sekolah lapang gempa bumi, dan sekolah lapang tsunami.
Selain edukasi dan sosialisasi, BMKG membutuhkan dukungan anggaran untuk melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat.
Kebutuhan tersebut cukup besar karena penyebaran informasi BMKG tidak sebatas menyampaikan informasi. Dalam prosesnya, BMKG juga membutuhkan dukungan komunikasi data.
"Kita juga sudah bekerja sama dengan BRI, menggunakan bantuan BRI-sat, ya, kemudian kita juga menggunakan dalam diseminasi informasi itu tidak hanya informasinya, tapi kita juga menggunakan komunikasi data," ujarnya.
Kebutuhan Bandwidth Bisa Capai 1 Gigabit per Detik
Guswanto menjelaskan komunikasi data menjadi salah satu komponen yang membutuhkan kapasitas besar. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data BMKG bahkan dapat mencapai 1 gigabit per detik.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini. Dukungan anggaran diperlukan agar sistem dapat terus berjalan dan informasi kebencanaan bisa disampaikan kepada masyarakat.
Dengan demikian, kebutuhan BMKG mencakup sejumlah komponen sekaligus, mulai dari sistem peringatan dini, pemeliharaan peralatan, edukasi publik, hingga sosialisasi dan diseminasi informasi.
"Ya itu itu yang cukup besar yang dibutuhkan, jadi anggaran sistem peringatan ini, anggaran pemeliharaan peralatan, anggaran edukasi, anggaran untuk sosialisasi dan ini itu dibutuhkan," ujarnya.
BMKG Siap Ikuti Arahan Penggabungan dengan Badan Geologi
Di sisi lain, Guswanto juga menanggapi rencana peleburan BMKG dengan Badan Geologi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rencana tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/9/2026).
Guswanto menyatakan BMKG siap melaksanakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, penggabungan tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung upaya mitigasi ancaman bencana.
"Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana," katanya usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/9/2026).
Menurut Guswanto, BMKG dan Badan Geologi selama ini merupakan mitra strategis. Kedua lembaga memiliki salah satu misi yang sama, yakni menyelamatkan masyarakat dan memitigasi risiko yang muncul akibat fenomena alam.
Kerja sama tersebut terutama berkaitan dengan monitoring bencana kebumian, termasuk gempa, gunung api, maupun tsunami.
Dengan rencana penguatan anggaran mitigasi bencana serta kemungkinan penggabungan kelembagaan tersebut, kebutuhan BMKG terhadap peralatan, pemeliharaan sistem, edukasi masyarakat, dan dukungan komunikasi data menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan publik di bidang kebencanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
