1 month ago
18
Harianjogja.com, JOGJA—Aparatur sipil negara (ASN) Singapura menjadi yang terbaik di dunia tahun 2024. Sementara ASN Indonesia berada di urutan ke-38.
Laporan tersebut terangkum dalam Blatvatnik Index of Public Administration 2024 dari Blatvatnik School of Government Oxford University. Mereka menganalisis ASN di 120 negara di dunia. ASN di Singapura unggul dalam hampir seluruh bidang, terutama bidang krusial dalam pelayanan publik.
"Singapura menempati peringkat teratas, unggul dalam bidang seperti layanan perbatasan, administrasi perpajakan, serta strategi dan praktik inovasi," tulis dalam laporan tersebut, belum lama ini.
Blavatnik Index merupakan pengembangan dari Indeks Efektivitas Layanan Sipil Internasional (InCiSE) yang dari kampus yang sama. Kerangka pengukurannya terbagi dalam empat domain yang mencakup area utama aktivitas administrasi public, yaitu strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, implementasi nasional, serta sumber daya manusia dan proses.
Dalam indeks tersebut, Singapura meraih nilai indeks terbesar yakni 0.85. Kepala Layanan Sipil Singapura, Leo Yip, menyatakan bahwa dia merasa rendah hati atas pengakuan terhadap administrasi publik Singapura dalam indeks perdana ini. "Kami di layanan sipil Singapura telah banyak belajar dari praktik terbaik rekan-rekan dan layanan publik di seluruh dunia," katanya, Kamis (5/12/2024).
"Indeks ini merupakan upaya penting untuk saling belajar dan meningkatkan efektivitas kami sendiri, demi melayani masyarakat dengan lebih baik.”
Setelah Singapura, ASN terbaik urutan kedua menjadi prestasi untuk Norwegia. Urutan selanjutnya yaitu untuk ASN di Kanada dan Denmark. Adapun ASN Finlandia berada di peringkat ke-5. Ada pula Inggris yang berbagi posisi ke-6 dengan Selandia Baru. Sementara Australia di posisi ke-8. Untuk Amerika Serikat berada di posisi ke-9, berbagi peringkat dengan Estonia, Prancis, dan Spanyol.
Di Asia, negara dengan peringkat tertinggi setelah Singapura adalah Korea Selatan, yang berada di posisi ke-15. Sementara itu, Indonesia berada di peringat ke-38 dengan nilai indeks 0.61, sejajar dengan Republik Dominika. Negara tetangga Indonesia, Malaysia berada di posisi ke-40 dengan nilai indeks 0.60.
Dean of the Blavatnik School of Government, University of Oxford, Ngaire Woods, menyebut hasil ini sebagai seruan penting bagi para pembuat kebijakan untuk mendorong perbaikan, sekaligus peluang emas bagi layanan sipil untuk belajar dari negara lain. "Kami melihat nilai besar dalam indeks ini, bukan hanya dari hasilnya tetapi juga percakapan, pembelajaran, dan perbaikan yang dapat dipicu, memungkinkan pendekatan berbasis data untuk reformasi administrasi publik," katanya.
Gambaran untuk Perbaikan
Blatvatnik Index of Public Administration 2024 bisa menjadi gambaran pemerintahan di berbagai negara tentang sistem administrasinya. Satu negara dengan yang lain bisa saling belajar, terutama di sisi kekuatan dan kelemahan.
Dean of the Blavatnik School of Government, University of Oxford, Ngaire Woods, mengatakan dengan Indeks Administrasi Publik Blavatnik, mereka ingin membantu negara-negara lebih memahami bagaimana administrasi publiK. Hal tersebut juga untuk semakin memahami layanan sipil pusat suatu negara, dibandingkan dengan yang lain.
“Kami telah melihat bagaimana perbandingan tersebut membantu para pemimpin menetapkan jalur menuju birokrasi yang semakin kuat, berfungsi, dan cakap,” katanya.
Indeks Blavatnik dibangun berdasarkan project sebelumnya dengan nama Indeks Efektivitas Layanan Sipil Internasional (InCiSE) dari tahun 2016-2020. Lima tahun sejak laporan Indeks InCiSE 2019, banyak hal telah berubah, tidak hanya karena pandemi Covid-19, tetapi juga meningkatnya konflik bersenjata di seluruh dunia, dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem, dan meningkatnya adopsi AI di berbagai bidang.
BACA JUGA : Catat Tanggalnya! Pemda DIY Bakal Buka Besar-besaran Rekrutmen Tenaga P3K Tahun Depan
Perubahan ini menghadirkan tantangan dan peluang. Sehingga sangat penting bahwa administrasi publik yang mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan jangka panjang dan sehari-hari mereka menjadi yang terbaik. Indeks Blavatnik menyediakan kerangka kerja yang diperbarui untuk memikirkan kualitas dan fungsi pemerintah pusat, dan memberi negara alat untuk menilai kekuatan dan kelemahan relatif mereka.
“Kami telah mampu memperluas cakupan dari 38 negara OECD yang tercakup dalam Indeks InCiSE 2019 ke 120 negara,” kata Ngaire.
Di samping ringkasan hasil Indeks, the Blavatnik School of Government menyediakan situs web komprehensif yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri detail data dan menjelajahi negara atau isu yang paling mereka minati. Nilai nyata dalam Indeks tersebut tidak hanya pada hasil yang ditampilkan, tetapi juga percakapan, pembelajaran, dan peningkatan yang dapat dipicu dan dipacu, yang memungkinkan pendekatan yang lebih berlandaskan data untuk reformasi administrasi publik.
Ngaire merasa indeks tersebut masih berada di awal perjalanan. Data perbandingan yang tersedia tentang kualitas dan fungsi administrasi publik tidak selengkap dari yang diharapkan. “Tetapi hanya karena datanya tidak sempurna, tidak berarti tidak bermanfaat. Beberapa aspek kerangka kerja kami seperti keterbukaan atau integritas memiliki beberapa sumber data yang mencakup banyak negara, sementara yang lain, seperti pengadaan atau kolaborasi, jauh lebih sulit diukur atau datanya terbatas pada kumpulan negara tertentu,” katanya.
Tujuan lainnya dari penyusunan indeks untuk mendorong dialog dan pengumpulan data lebih lanjut. Upaya tersebut seiring berjalannya waktu untuk mengembangkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana administrasi publik berfungsi.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membentuk pendekatan kami terhadap Indeks baru ini,” katanya.
ASN Indonesia dan Percobaan Ramah AI
Semua pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dari tingkat dasar hingga tinggi wajib menerapkan artificial intelligence (AI). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, mengatakan ASN bisa bekerja lebih baik lagi dengan menggunakan AI, untuk menggantikan semua proses-proses manual. Menurutnya, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik.
Untuk itu, LAN sebagai lembaga yang salah satunya memiliki kewenangan memberikan pelatihan dan meningkatkan kompetensi bagi ASN, mewajibkan setiap pelatihan dibarengi dengan memberikan pemahaman serta penerapan penggunaan AI. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk pelayanan publik, kata Taufiq, pekerjaan akan semakin mudah dan cepat sehingga layanan kepada masyarakat semakin baik.
"Kami sekarang mewajibkan semua ASN mulai dari pelatihan dasar sampai pelatihan kepemimpinan yang tertinggi mereka wajib paham AI dan bisa menggunakan kecerdasan buatan ini," tuturnya.
Saat ini, kata dia, ASN memang belum sepenuhnya paham terhadap AI. Akan tetapi, teknologi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, LAN terus berupaya memberikan pemahaman kepada ASN. Taufiq mengatakan bahwa teknologi harus bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan dapat memudahkan masyarakat.
BACA JUGA : SIGAB Berikan Pelatihan Layanan Inklusif ke ASN Kantor Pertanahan Gunungkidul
"Teknologi harus bisa menghasilkan layanan yang lebih baik, yang lebih bisa mengangkat derajat manusia. Jadi, lebih mudah, lebih nyaman, lebih bermartabat, dan seterusnya," katanya. "Jadi, sebenarnya AI tidak akan pernah bisa menggantikan manusia."
Generasi Muda ASN
Di samping menggunakan AI, ASN Indonesia yang mulai banyak diisi generasi muda bisa menjadi peluang positif.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, mengungkapkan generasi muda dapat menjadi peluang untuk mentransformasi cara kerja birokrasi. "Saat ini, sekitar 45 persen ASN di Kementerian PU adalah Generasi Y dan Z, yang memiliki potensi besar dalam literasi digital dan inovasi, sehingga dapat menjadi peluang untuk mentransformasi cara kerja birokrasi," katanya.
Seluruh insan Kementerian PU dengan dimotori oleh generasi muda ini diharapkan dapat mewujudkan Smart ASN yang memaksimalkan teknologi digital, termasuk Artificial Intelligence (AI), untuk meningkatkan efisiensi kerja, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur bagi masyarakat. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dalam kerangka Astacita, pengembangan SDM menjadi prioritas penting Kabinet Merah Putih, khususnya pada misi keempat dan misi ketujuh.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa setiap ASN wajib mengembangkan kompetensinya. Namun dalam lingkup Kementerian PU, hingga saat ini baru 37 persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi lebih dari 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
PU Corpu dirancang sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan pendidikan, pembelajaran, dan nilai-nilai budaya kerja, mempermudah dan mempercepat pengembangan dan transformasi berkelanjutan pegawai, sehingga Kementerian PU menjadi organisasi yang mendorong seluruh pegawainya berkembang dan bertransformasi demi pencapaian kinerja yang optimal.
BACA JUGA : Jelang Detik-Detik Pilkada, ASN Kabupaten Magelang Diingatkan Menjaga Netralitas
Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mendukung tujuan tersebut melalui berbagai inisiatif, salah satunya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU dengan pendekatan Corporate University (PU Corpu) dan smart ASN. PU Corpu telah diinisiasi sejak tahun 2022, dan telah meraih nilai Readiness sebesar 3.290 dari 3.500 berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan predikat advance. PU Corpu didukung platform pembelajaran terintegrasi hasil kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PU dan K/L terkait.
"Keberhasilan penerapan PU Corpu sangat ditentukan oleh adanya Smart ASN PU, yaitu ASN PU yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi," kata Diana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
