Bawaslu Sulsel Memperkuat Pengawasan Partisipatif di IAIN Parepare, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) kembali memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan kalangan mahasiswa melalui program Bawaslu Mengajar.
Kegiatan ini menyasar mahasiswa sebagai mitra strategis pengawasan Pemilu dan Pilkada, digelar di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Rabu (24/12).
Program Bawaslu Mengajar dirancang untuk meningkatkan literasi politik generasi muda sekaligus menumbuhkan kesadaran mahasiswa agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan aktif mengawal integritas demokrasi.
Melalui pendekatan akademik dan praktik lapangan, mahasiswa dibekali pemahaman tentang sistem kepemiluan, pengawasan, hingga penanganan pelanggaran.
Kegiatan diawali dengan audiensi di ruang kerja Rektor IAIN Parepare. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, menyambut positif kehadiran Bawaslu di lingkungan kampus. Ia menilai kolaborasi ini penting sebagai bagian dari pendidikan politik yang substansial bagi mahasiswa.
“Kami menyambut hangat kehadiran Bawaslu di IAIN Parepare. Ini merupakan ruang pembelajaran politik yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa sebagai pemilih pemula dan calon mitra strategis dalam pengawasan partisipatif ke depan,” ujar Prof. Hannani.
Pelaksanaan teknis kegiatan difasilitasi oleh Bawaslu Kota Parepare dengan melibatkan narasumber dari Bawaslu Kota Makassar dan Bawaslu Kabupaten Maros. Materi pembelajaran dibagi ke dalam tiga kelas di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi), dengan fokus bahasan yang berbeda.
Kelas pertama yang membahas sistem kelembagaan dan pengawasan pemilu, hadir Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, bersama Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Dede Arwinsyah, Keduanya memaparkan peran dan kewenangan Bawaslu dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil.
Kelas kedua mengangkat tema dinamika penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Materi ini disampaikan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Parepare, Fadly Azis, bersama Kordiv PPPS Bawaslu Maros, Muh. Gazali Hadis, dengan membahas berbagai studi kasus pelanggaran Pemilu dan Pilkada.
Sementara itu, kelas ketiga menitikberatkan pada partisipasi publik dan peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu. Materi disampaikan oleh Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH) Bawaslu Parepare, Dr. Susilawati, serta Kordiv HPPH Bawaslu Maros, Mahmuddin Assaqqaf,
Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh.
Zainal Asnun, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi objek dalam Pemilu, melainkan harus menjadi subjek pengawasan.
“Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui Bawaslu Mengajar, kami ingin mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih yang rasional, tetapi juga berani dan aktif terlibat menjaga integritas Pemilu di lapangan,” tegas Zainal.
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Dede Arwinsyah. Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa selama diskusi berlangsung, khususnya dalam mengkritisi dinamika hukum Pemilu 2024 dan Pilkada serentak.
“Mahasiswa sangat kritis dan aktif bertanya terkait fenomena hukum yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada lalu. Kami memberikan perspektif langsung dari sisi praktisi, khususnya terkait penegakan hukum pemilu dan regulasi penanganan pelanggaran,” ungkap Dede.
Melalui program Bawaslu Mengajar, Bawaslu Sulsel berharap mahasiswa memperoleh gambaran nyata tentang praktik pengawasan pemilu di lapangan, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif generasi muda akan pentingnya demokrasi yang berintegritas.
“Sinergi antara praktisi kepemiluan dan dunia akademik, Bawaslu Sulsel optimistis pengawasan partisipatif dari kalangan mahasiswa akan semakin kuat dan berkontribusi pada terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas di masa mendatang,” Pungkasnya.
