1 hour ago
1
Foto ilustrasi Dana Desa, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Penurunan signifikan dana desa tahun anggaran 2026 membuat sejumlah lurah di Kabupaten Kulonprogo kelimpungan. Alokasi yang diterima sejumlah kalurahan bahkan merosot lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga berdampak langsung pada berbagai program pelayanan masyarakat.
Salah satu yang merasakan dampak tersebut adalah Kalurahan Garongan, Kapanewon Panjatan. Lurah Garongan, Ngadiman, mengungkapkan dana desa yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp900 juta pada 2025 kini menyusut tajam menjadi sekitar Rp343 juta pada 2026.
“Penurunannya sangat terasa. Tahun lalu lebih dari Rp900 juta, sekarang hanya sekitar Rp343 juta. Akibatnya hampir semua kegiatan terdampak, mulai dari kader, posyandu, PAUD hingga pembangunan sarana prasarana,” ujar Ngadiman, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, penyusutan anggaran tersebut dipicu adanya kebijakan mandatori penggunaan dana desa, yakni alokasi 40 persen untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 20 persen untuk program ketahanan pangan (Ketapang).
Dengan porsi anggaran yang tersisa semakin kecil, pihak kalurahan terpaksa memangkas sejumlah pos belanja dan mencari alternatif pemasukan melalui peningkatan pendapatan asli desa.
“Secara otomatis kegiatan rutin terpengaruh. Rencana pembangunan hasil musyawarah warga yang sudah diusulkan juga banyak yang terpaksa tertunda karena anggaran tidak mencukupi,” katanya.
Ngadiman berharap keberadaan KDMP ke depan bisa menjadi penopang ekonomi kalurahan dan berkontribusi pada pendapatan asli desa. Meski koperasi sudah berjalan, dampaknya sejauh ini dinilai belum signifikan.
“Kami berharap KDMP bisa berkembang dan membantu menopang keuangan kalurahan, meski sekarang memang belum terlalu terasa manfaat ekonominya,” ujarnya.
Sebagai Ketua Harian Paguyuban Lurah Kulonprogo (Bodronoyo), Ngadiman menuturkan kondisi serupa dialami hampir seluruh kalurahan di wilayah tersebut. Banyak lurah kini harus memutar otak untuk menyesuaikan program kerja dengan keterbatasan anggaran.
“Rata-rata teman-teman lurah merasa kerepotan. Program rutin yang sudah berjalan harus ditata ulang karena dana desa makin tipis,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
