Ilustrasi rupiah (Dok: Int)KabarMakassar.com — Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Makassar mengkhawatirkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menemukan indikasi kuat adanya praktik pungutan yang tidak sesuai aturan, sehingga berpotensi membuat pendapatan daerah menguap hingga miliaran rupiah.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada praktik pungutan parkir oleh pengusaha yang tidak memiliki lahan resmi di Makassar.
“Tidak ada tempatnya pengusaha memungut tarif parkir kalau tidak ada lahan parkir. Kalau itu terjadi, itu sudah masuk kategori pungli,” tegas Ismail beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, mekanisme yang sah hanya berlaku bagi pengusaha yang memiliki lahan parkir sendiri dan wajib menyetor pajak sebesar 10 persen ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Di luar itu, seluruh aktivitas parkir di badan jalan harus berada di bawah pengelolaan resmi PD Parkir.
“Kalau ada lahannya, silakan pungut dan setor 10 persen ke Bapenda. Tapi kalau di pinggir jalan tanpa lahan, tidak ada hak sama sekali. Itu wajib dikelola PD Parkir,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, pihaknya menemukan praktik pungutan yang dinilai melanggar aturan. Bahkan, tarif yang dipungut di lapangan tidak sebanding dengan setoran yang masuk ke kas daerah.
“Saya turun langsung, tanya berapa pungutan per hari. Jawabannya sekian, tapi itu sebenarnya pelanggaran. Itu pungli,” ungkapnya.
Lebih jauh, Politisi Golkar itu menyoroti setoran parkir yang dinilai tidak masuk akal. Dalam satu kasus, terdapat pengusaha yang hanya menyetor Rp100 ribu per bulan, angka yang jauh dari potensi riil di lapangan.
“Bayangkan kalau hanya bayar Rp100 ribu per bulan, itu sekitar Rp3 ribu per hari. Masuk akal tidak? Jelas tidak,” tegas Ismail.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya kebocoran PAD dalam skala besar. DPRD pun langsung mengeluarkan rekomendasi tegas kepada PD Parkir untuk melakukan uji petik di sejumlah titik rawan, khususnya di kawasan padat aktivitas seperti Jalan Boulevard.
“Kami perintahkan PD Parkir turun langsung, hitung potensi sebenarnya di lapangan. Setelah itu pengusaha harus tunduk pada hasilnya,” katanya.
Selain itu, Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Salah satu persoalan krusial adalah tidak adanya bukti transaksi resmi yang dapat ditelusuri saat dilakukan inspeksi mendadak.
“Harus ada tanda terima atau kwitansi resmi bagi setiap setoran. Supaya jelas siapa yang menerima dan berapa yang dibayarkan,” ujarnya.
Ismail juga menegaskan bahwa pengusaha tidak bisa lepas tangan dari aktivitas parkir di sekitar usahanya, meskipun dikelola oleh juru parkir di lapangan.
“Tidak bisa pengusaha bilang tidak tahu. Itu tetap menjadi tanggung jawab di wilayah usahanya,” tegasnya.
Pihaknya memastikan akan terus mengawal pembenahan sektor parkir sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD Kota Makassar.
Sosialisasi kepada pengusaha dan juru parkir akan diperkuat, termasuk dorongan penerapan sistem digital guna menutup celah kebocoran PAD di Kota Makassar.
“Kita ingin semuanya transparan. Potensi PAD dari parkir ini besar, jangan sampai bocor hanya karena praktik lama yang tidak sesuai aturan,” tukas Ismail.
Sebelum, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meyakini, dengan kerja yang maksimal dan terukur, potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sangat besar dan tidak akan berada di bawah angka Rp2,7 triliun.
Potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar tidak akan di bawah 2,7 triliun dalam kondisi seperti ini. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita dapatkan.
Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya penerapan pendekatan digitalisasi dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan yang namanya pendekatan digitalisasi,” ujarnya.
