Suasana Makassar Half Marathon (MHM), (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melontarkan sikap tegas terhadap pembiayaan ajang Makassar Half Marathon (MHM) pada tahun mendatang.
Dalam pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar 2025, legislatif menilai event tersebut sudah saatnya tidak lagi bergantung pada suntikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sorotan itu menguat setelah DPRD menilai penyelenggaraan MHM telah berkembang menjadi event besar dengan potensi pemasukan yang cukup kuat, baik dari penjualan tiket maupun dukungan sponsor. Karena itu, beban pembiayaan dari uang daerah dinilai perlu dihentikan, sementara dukungan pemerintah tetap bisa diberikan dalam bentuk non-anggaran.
Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Makassar, Basdir, menegaskan pihaknya tidak menolak pelaksanaan MHM. Sebaliknya, DPRD tetap mendukung event tersebut berjalan. Namun, menurutnya, skema pendanaan harus dievaluasi karena penyelenggara dianggap telah memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri.
“Kami meminta Wali Kota mengkaji ulang dukungan anggaran pada tahun depan karena kami melihat pelaksana MHM kemungkinan sudah bisa mandiri,” ujar Basdir dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Rabu (13/05).
Menurutnya, penggunaan APBD harus benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Jika sebuah kegiatan telah memiliki model bisnis dan sumber pendapatan sendiri, maka ketergantungan terhadap anggaran pemerintah menjadi hal yang patut dipertanyakan.
Hal serupa juga disampaikan Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Makassar 2025, Azwar Rasmin. Ia menyebut hasil evaluasi DPRD secara umum mengarah pada penghentian dukungan anggaran APBD untuk MHM pada tahun depan.
“Rekomendasinya jelas, mudah-mudahan tahun depan tidak dianggarkan lagi untuk supporting anggaran APBD,” kata Azwar.
Meski demikian, Azwar menegaskan DPRD tidak menutup pintu dukungan dari pemerintah kota. Hanya saja, bentuk dukungan yang diberikan sebaiknya fokus pada aspek teknis penyelenggaraan seperti pengamanan, pengaturan lalu lintas, perizinan, hingga kebijakan yang mempermudah jalannya event.
“Kalau dukungan soal pelaksanaan seperti keamanan, jalur, perizinan, tentu pemerintah daerah tetap bisa membantu. Tapi kalau dukungan anggaran, ini yang kami evaluasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek manfaat publik dari event tersebut. Menurut Azwar, jika penyelenggaraan MHM tetap memperoleh dukungan APBD, maka publik harus merasakan manfaat yang lebih nyata, bukan hanya penyelenggara.
Ia menilai vendor perlu menunjukkan empati yang lebih besar kepada warga Kota Makassar sebagai bentuk timbal balik atas dukungan pemerintah. Misalnya dengan memberikan akses khusus atau manfaat langsung bagi kelompok tertentu, termasuk pelaku UMKM lokal maupun warga kota.
“Kalau event ini sudah mendapatkan keuntungan dari ticketing dan sponsor, lalu masih disupport APBD, tentu itu jadi tanda tanya. Publik berhak tahu manfaat konkretnya apa,” ujarnya.
DPRD juga menyinggung pentingnya keterbukaan dari penyelenggara terkait skema bisnis event tersebut. Transparansi dianggap penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai alasan sebuah event komersial masih membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Dengan sikap tersebut, DPRD Makassar mengirim pesan tegas bahwa MHM tetap dapat menjadi agenda unggulan kota, namun model pendanaannya harus lebih sehat dan mandiri, tanpa terus membebani kas daerah.
