Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin (dok. Ist)KabarMakassar.com — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin, membantah tudingan rangkap jabatan yang ramai diperbincangkan publik. Isu tersebut mencuat setelah beredarnya pemberitaan yang menyebut dirinya masih menjabat sebagai Direktur RSUD Haji Makassar.
Pemberitaan dengan judul terkait dugaan rangkap jabatan itu menyebar di media online dan media sosial, sehingga memicu perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Evi menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta.
Ia menjelaskan, sejak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada 1 November 2025, dirinya sudah tidak lagi memegang jabatan di RSUD Haji. Dengan demikian, tidak ada rangkap jabatan sebagaimana yang ditudingkan dalam pemberitaan tersebut.
“Terkait berita ini semua tidak benar. Sejak 1 November saya sebagai Kadis Kesehatan dan sejak saat itu saya tidak lagi menjabat Direktur di RS Haji. Dokter Rachma Syahrir yang menggantikan saya sebagai direktur defenitif RS Haji,” jelas Evi Mustikawati Arifin, Jumat (01/05)
Menurut Evi, munculnya persepsi rangkap jabatan kemungkinan dipicu oleh keberadaan papan struktur organisasi di RSUD Haji yang belum diperbarui. Ia menilai hal tersebut merupakan persoalan teknis yang tidak berkaitan dengan administrasi jabatan.
“Jika hanya persoalan papan struktur internal RSUD Haji, itu hanya persoalan teknis. Bisa saja papan struktur itu belum diganti, itu hal biasa. Tapi secara Administrasi saya bukan lagi Direktur RS Haji semenjak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” lanjutnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial. Menurutnya, penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya lebih luas.
“Saya sekali lagi menegaskan tidak ada rangkap jabatan hingga hari ini, jadi saya sampaikan kepada publik bahwa berita yang beredar tidak benar,” tegasnya.
Diketahui, Evi Mustikawati Arifin resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada 1 November 2025. Pelantikan tersebut menandai pergantian kepemimpinan di sektor kesehatan provinsi.
Selama menjabat, Dinas Kesehatan Sulsel mencatat sejumlah capaian, di antaranya penghargaan tingkat nasional dalam program cek kesehatan gratis, peningkatan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan HPV DNA, serta percepatan penemuan kasus tuberkulosis melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui redistribusi tenaga kesehatan agar pelayanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dapat lebih merata dan mudah diakses masyarakat.
