Suasana RDP Komisi D DPRD Sulsel (Dok: KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan empat rekomendasi kepada PT PLN setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Sulsel.
RDP tersebut dihadiri tiga general manager PLN yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, yang digelar pada Kamis (10/09).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan rekomendasi pertama meminta PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang sedang berlangsung, tetapi membenahi persoalan mendasar pada sistem pembangkit agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Komisi D meminta kepada pihak PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang terjadi saat ini, tetapi memastikan persoalan mendasar pada sistem pembangkit tidak kembali menimbulkan pemadaman bergiliran,” kata Kadir Halid, Jumat (11/09).
PLN juga diminta menyerahkan data secara tertulis kepada Komisi D terkait kondisi sistem kelistrikan, kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan, serta langkah pemulihan yang dilakukan.
Rekomendasi kedua berkaitan dengan pelanggan yang terdampak pemadaman. DPRD Sulsel meminta PLN menyiapkan mekanisme pemberian kompensasi yang efektif, adil, dan transparan sesuai ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Menurut Kadir, kompensasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau diskon pembayaran listrik sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi kepada pelanggan yang terdampak harus ada kompensasinya. Itu diatur dengan Peraturan Menteri ESDM,” ujarnya.
Rekomendasi ketiga, Komisi D meminta PLN menyampaikan secara tertulis langkah mitigasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan.
Kadir menegaskan langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang menyebabkan pemadaman bergilir tidak terus berulang.
“Untuk jangka panjang ini, PLN harus menyampaikan kepada kami apa-apa yang harus dilakukan supaya jangan terjadi lagi seperti ini,” katanya.
Sementara rekomendasi keempat ditujukan kepada Gubernur Sulsel. Komisi D meminta gubernur mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Sulsel agar melakukan penghematan energi dalam penggunaan listrik.
Empat rekomendasi tersebut muncul di tengah pemadaman bergilir yang masih terjadi akibat terganggunya sejumlah pembangkit. Kadir menyebut kondisi pembangkit dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari berkurangnya pasokan air untuk PLTA, gangguan operasional pembangkit, pemeliharaan sejumlah pembangkit, hingga kondisi musim kemarau yang disebut berkaitan dengan El Nino.
Di sisi lain, PLN menyampaikan sejumlah langkah pemulihan, termasuk tambahan daya dari pembangkit di Jeneponto sebesar 2 x 100 megawatt serta kemungkinan pelaksanaan rekayasa cuaca untuk membantu meningkatkan debit air pada pembangkit tenaga air.
Kadir mengatakan PLN memperkirakan kondisi kelistrikan baru kembali normal sekitar Oktober hingga November. Namun, DPRD Sulsel meminta durasi dan frekuensi pemadaman dapat ditekan sebelum kondisi sistem benar-benar pulih.
“Kita harapkan supaya pemadaman itu bisa dikurangi lagi. Mungkin kemarin dua jam, tiga jam, bisa hanya satu jam. Nah, itu kita minta, ada pengurangan-pengurangan dari jadwal-jadwal itu,” kata Kadir.
Ia menambahkan, penguatan sistem interkoneksi juga menjadi penting karena sistem kelistrikan bagian utara dan selatan Sulawesi belum sepenuhnya terkoneksi.
“Kondisi tersebut membuat pasokan dari wilayah seperti Manado, Palu, atau Mamuju belum dapat sepenuhnya menopang kebutuhan sistem di wilayah selatan ketika terjadi gangguan,” tukasnya.
