Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menilai tahun 2026 menjadi fase krusial bagi perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan struktural dalam negeri.
Meski inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga, risiko perlambatan tetap membayangi jika konsolidasi ekonomi tidak dilakukan secara serius.
Nurdin Halid menyebut, dalam dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali. Kondisi tersebut mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup efektif menjaga daya beli masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, ketergantungan impor, hingga kerusakan lingkungan.
“Stabilitas ini belum cukup kuat jika tantangan struktural tersebut tidak segera dibenahi,” ujar Nurdin Halid dalam keterangannya, Jumat (02/01).
Dari sisi global, Nurdin Halid menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan berada di bawah 3 persen hingga 2026. Kondisi ini dipicu oleh suku bunga global yang masih tinggi, konflik geopolitik, serta fragmentasi perdagangan internasional.
Ia menilai situasi tersebut berpotensi berdampak langsung pada perekonomian nasional, terutama melalui fluktuasi nilai tukar, arus modal, dan melemahnya permintaan ekspor Indonesia.
Menurut Nurdin Halid, Indonesia masih memiliki peluang tumbuh di kisaran 5,1 hingga 5,3 persen pada 2026. Namun, proyeksi tersebut berisiko turun di bawah 5 persen jika penguatan ekonomi domestik dan sektor produktif tidak dijalankan secara optimal.
“Kalau strategi penguatan ekonomi tidak berjalan efektif, target pertumbuhan 8 persen pada 2028 sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045 bisa terhambat,” tegasnya.
Karena itu, Nurdin Halid menekankan bahwa 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi ekonomi nasional, bukan sekadar mempertahankan stabilitas.
“Momentum 2026 harus menjadi titik balik untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar pada nilai Ekonomi Pancasila,” katanya.
Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkomitmen menjalankan visi Asta Cita yang berlandaskan Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Nurdin Halid juga memaparkan sejumlah strategi yang dinilai penting, antara lain penguatan Koperasi Merah Putih sebagai basis ekonomi rakyat, pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN, perluasan hilirisasi sumber daya alam lintas sektor, serta kolaborasi antara koperasi dan BUMN dalam penguatan ekonomi desa.
Menurutnya, Ekonomi Pancasila tetap relevan sebagai jalan tengah pembangunan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan kehadiran negara dalam menjaga keadilan ekonomi.
“2026 harus menjadi fase konsolidasi sistem, kelembagaan, dan strategi ekonomi nasional agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
