3 weeks ago
28
KLIPOSITIF- Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akses jalan Pasar Baru-Alahan Panjang yang terdampak bencana hidrometeorologi. Perbaikan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, terkait pengoptimalan fungsi ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang yang baru dibangun, namun mengalami kerusakan di sejumlah titik akibat bencana.
Baca Juga
“Untuk penanganan ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, terdapat beberapa titik yang putus, baik karena amblas maupun longsor akibat bencana,” ungkapnya, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu titik amblas yang cukup krusial berada di Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Saat meninjau lokasi pada hari kedua pascabencana, pihaknya langsung membawa dinas terkait untuk melakukan penanganan darurat agar tiga nagari di Bayang Utara dapat segera terlepas dari isolasi. Pada titik tersebut, jalan sepanjang sekitar 100 meter sempat sulit dilalui.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi tersebut merusak fungsi jalan provinsi di sekitar 20 ruas. Seluruh kerusakan itu membutuhkan normalisasi agar jalan kembali dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Total kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan pascabencana telah diajukan provinsi ke pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, masa tanggap darurat berlangsung hingga 22 Desember dan difokuskan pada penyelamatan warga. Tahap berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup perbaikan infrastruktur dengan estimasi anggaran sekitar Rp275 miliar.
“Anggaran Rp275 miliar itu tidak hanya untuk ruas Pasar Baru-Alahan Panjang, tetapi mulai dari Pasar Baru hingga Simpang Alahan Panjang. Kondisinya banyak yang amblas dan jembatan juga tidak berfungsi optimal,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal usulan tersebut dan berkoordinasi dengan dinas terkait serta pemerintah pusat guna mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2026.
“Kita terus berkoordinasi dengan Dinas terkait. Terkait kerusakan. Itu termasuk juga kita koordinasikan dengan pemerintah pusat dan mendorong terjadi percepatan di 2026,” ujarnya.
