Harianjogja.com, JOGJA—Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmennya menindak tegas empat jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan.
Penindakan tegas merupakan bentuk konsistensi Kejaksaan dalam menjaga integritas institusi. Ia juga mengapresiasi peran KPK yang membantu pengungkapan kasus tersebut.
Jaksa Agung kembali mengingatkan seluruh jajaran Korps Adhyaksa, khususnya di daerah, agar memegang teguh sumpah jabatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Yang pasti, apapun, saya akan tindak tegas, dan saya bersyukur dibantu oleh KPK," katanya saat ditemui di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Pemimpin Korps Adhyaksa itu pun mengingatkan agar para jaksa tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sebagaimana janji di awal saat menjadi jaksa. "Saya mengingatkan mereka di daerah agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan," ucapnya.
Sebanyak empat jaksa yang terjaring OTT KPK, yaitu Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto (AB), Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR), dan Kepala Subbagian Daskrimti Kejati Banten Redy Zulkarnaen.
Para jaksa tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan. Dalam prosesnya, penanganan perkara Redy Zulkarnaen dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Tiga jaksa di Kejari Hulu Sungai Utara ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025-2026.
Kepala Subbagian Daskrimti Kejati Banten Redy Zulkarnaen ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pada penanganan perkara ITE.
Selain Redy, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka lainnya sebagai tersangka, yaitu Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria dan Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten berinisial Rivaldo Valini.
Empat jaksa yang terjaring OTT berasal dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Kejaksaan Tinggi Banten, dengan perkara yang ditangani berbeda dan diproses sesuai kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara

7 hours ago
5
















































