KabarMakassar.com — Konflik internal yang sempat mengemuka di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menemukan jalan keluar.
Setelah melalui dinamika panjang dan ketegangan internal, PBNU sepakat menempuh jalur islah melalui penyelenggaraan Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi untuk menyelesaikan persoalan secara konstitusional dan bermartabat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat konsultasi Syuriyah kepada Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12).
Rapat ini diinisiasi oleh jajaran Syuriyah PBNU sebagai upaya menjaga keutuhan jam’iyyah Nahdlatul Ulama serta merawat marwah ulama di tengah situasi internal yang sensitif.
Pertemuan itu dihadiri langsung Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama jajaran Pengurus Syuriyah dan para Mustasyar, di antaranya KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori, KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, hingga Gus Nadzif.
Rapat menyepakati bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan secepatnya oleh Rais Aam PBNU bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Proses persiapan Muktamar akan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh NU, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan.
“Ini adalah jalan musyawarah yang paling arif, paling konstitusional, dan paling mencerminkan tradisi NU,” ujar Haji Abdul Muid Shohib usai rapat.
Keputusan ini menegaskan komitmen NU untuk menyelesaikan persoalan internal melalui mekanisme organisasi, adab keulamaan, dan tradisi musyawarah, bukan melalui konflik terbuka yang berpotensi merusak legitimasi jam’iyyah di mata umat dan bangsa.
Kesepakatan islah tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan NU. Anggota Majelis Penasihat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham, menilai langkah menuju Muktamar merupakan jalan paling bermartabat untuk mengakhiri konflik sekaligus mengokohkan NU sebagai rumah besar umat Islam Indonesia.
“NU itu bukan milik kelompok, bukan milik individu, dan bukan arena perebutan kekuasaan. NU adalah rumah besar umat dan benteng marwah ulama. Karena itu, Muktamar adalah jalan konstitusional yang wajib ditempuh,” tegas Idrus.
Menurut Idrus, Muktamar bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk mengembalikan NU pada khittah perjuangannya bagi umat dan bangsa, baik secara ideologis, konseptual, maupun strategis. Ia menilai pendekatan musyawarah yang ditempuh para ulama mencerminkan kedewasaan NU dalam menyelesaikan persoalan tanpa merusak kepercayaan publik.
“Ketika NU memilih jalan Muktamar, itu artinya NU sedang mengajarkan etika berorganisasi, adab dalam berbeda, dan bagaimana konflik diselesaikan dengan kepala dingin serta mengedepankan kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.
Idrus juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan hanya akan melemahkan peran strategis NU di tengah tantangan kebangsaan yang kian kompleks. Ia menegaskan NU harus kembali fokus menjadi penyangga persatuan nasional dan penjaga moral bangsa.
Dalam pernyataannya, Idrus mengingatkan agar NU tidak diseret ke dalam konflik kepentingan sempit, baik yang berkaitan dengan kekuasaan maupun usaha. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa ketika NU kuat dan bersatu, stabilitas bangsa ikut terjaga.
Ia turut mengapresiasi peran para Mustasyar, sesepuh, dan alim ulama NU yang sejak awal konsisten mendorong islah melalui berbagai forum musyawarah di sejumlah pesantren, termasuk Ploso Kediri, Tebuireng Jombang, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo.
“Para kiai telah memberi teladan kepemimpinan. Mereka tidak mencari menang-kalahan, tapi mencari kemaslahatan jam’iyyah,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, konflik di tubuh PBNU bermula dari perbedaan sikap terkait pemberhentian Ketua Umum PBNU oleh Rais Aam melalui forum Rapat Syuriyah. Perbedaan pandangan tersebut memicu ketegangan yang berlarut dan sempat membuka wacana digelarnya Muktamar Luar Biasa jika islah tidak tercapai.
Kesepakatan islah menuju Muktamar Ke-35 NU kini menandai babak baru. NU memilih jalan rekonsiliasi berbasis konstitusi dan tradisi keulamaan, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pilar penting stabilitas sosial dan kebangsaan.
Idrus berharap Muktamar mendatang benar-benar menjadi titik balik bagi NU untuk kembali utuh, solid, dan berdaulat secara moral. “Muktamar ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi mengembalikan ruh NU: ukhuwah, keikhlasan, dan khidmat untuk umat dan bangsa,” pungkasnya.
