TPAKD DIY Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan Lewat Rakorda 2025

SLEMAN—Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertajuk Kolaborasi dan Sinergi dalam Peningkatan Akses Keuangan Daerah di Wilayah DIY digelar di Kantor OJK DIY, Kamis (4/12/2025).

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyampaikan dalam ekonomi modern akses keuangan adalah peredaran darah yang menghidupi pertumbuhan. Dia mengatakan keberadaan TPAKD memastikan aliran ekonomi tersebut menuju ke desa, UMKM tradisional, perempuan, pelaku informal, hingga kelompok rentan.

Menurutnya dalam Peta Jalan TPAKD 2025 ada empat arah penting, di antaranya digitalisasi, literasi, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Akan tetapi, Wagub menyebut riset membuktikan bahwa percepatan akses keuangan tidak cukup berbasis regulasi.

“Faktor seperti persepsi kemanfaatan, inovasi pengguna, dan literasi digital menjadi penentu utama adopsi layanan,” jelasnya.

Melihat kondisi ini, dia menyampaikan percepatan inklusi keuangan DIY dapat dilaksanakan melalui tiga strategi. Pertama, akses keuangan harus berubah menjadi akselerasi ekonomi rakyat melalui digitalisasi pembiayaan ramah UMKM dan perlindungan konsumen.

Kedua, sinergi TPAKD harus bergerak sebagai portofolio tumbuh kolaboratif, terdiversifikasi, tetapi menuju satu tujuan. Ketiga, kebijakan perlu adaptif berbasis konteks lokal melalui place-based strategy. Ia menyebut dengan pendekatan tersebut fokus inklusi keuangan DIY dapat didesain sesuai dengan kondisi di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Menurutnya Kota Jogja memperdalam ekosistem pembayaran digital, Kabupaten Sleman memperkuat pembiayaan berbasis inovasi, Kabupaten Bantul membangun inklusi keuangan berbasis komunitas, Kabupaten Kulonprogo memperluas akses layanan pedesaan, dan Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan inklusi keuangan berbasis geografis untuk mencegah kesenjangan digital.

“Pada tingkat provinsi tiga prioritas utama adalah literasi keuangan digital, kemudian ekspansi digital payment hingga tingkat dusun, serta integrasi data berbasis Indeks Akses Keuangan Daerah,” jelasnya.

Wagub menyampaikan ekonomi masa depan dimenangkan oleh mereka yang paling tangkas beradaptasi. Oleh karena itu, dia menyebut hal ini menjadi semangat TPAKD menjadikan ekosistem keuangan DIY lebih inklusif, inovatif, dan responsif.

Menurutnya saat UMKM, perempuan, pemuda, dan pelaku informal mampu mengakses pembiayaan secara aman dan terjangkau, artinya sedang dibangun masa depan ekonomi yang setara. “Mari kita jadikan Rakorda ini sebagai momentum akselerasi inklusi keuangan di DIY.”

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yunianto, menyampaikan TPAKD merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dia mengatakan pada 10 Oktober 2025 lalu, bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD, TPAKD DIY berhasil memperoleh penghargaan sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi se-Jawa dan Bali. Melalui capaian ini, ia berharap dapat memotivasi TPAKD di kabupaten/kota DIY untuk senantiasa meningkatkan kinerja, berinovasi, dan memperkuat sinergi guna mewujudkan inklusi keuangan yang berkelanjutan.

Menurutnya bersamaan dengan Rakornas TPAKD telah diluncurkan buku Peta Jalan TPAKD 2026–2030. Ia menyebut peta jalan ini merupakan mandat dan keberlanjutan untuk literasi dan inklusi keuangan sebagaimana Visi Asta Cita Presiden RI.

“Tujuan penyusunan tahun 2026–2030 antara lain mendukung implementasi Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” ucapnya.  

Eko menjelaskan dalam Peta Jalan 2026–2030, TPAKD tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program untuk menyelaraskan rencana aksi dan program kerja TPAKD di masing-masing kabupaten/kota sesuai kebijakan dan arah strategi nasional.

Kedua, kata dia, TPAKD provinsi berperan mengoordinasikan keselarasan program kerja serta monitoring dan evaluasi berkala dan berjenjang terhadap TPAKD kabupaten/kota.

Lebih lanjut, dia mengatakan TPAKD dapat mendorong pencapaian target daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan fokus pada kelompok sasaran. Selanjutnya, Eko menyebut diperlukan sinergi dan kolaborasi tim di daerah, baik melalui TPAKD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), maupun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Eko berharap kegiatan Rakorda ini bisa menghasilkan program dan langkah konkret memperkuat koordinasi TPAKD di wilayah DIY. “Dan juga dapat menciptakan inovasi program yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di DIY,” jelasnya.

Melalui Rakorda ini, Eko mengatakan peserta dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber. “Tentunya dapat menjadi insight dalam pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2026,” lanjutnya.

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Eling Priswanto, mengatakan TPAKD 2025 telah menyusun tujuh program kerja yang terdiri dari 20 klasifikasi. Menurutnya program-program tahun 2025 hingga saat ini sesuai dengan realisasi capaian yang telah direncanakan.

Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terkait dengan TPAKD DIY atas dukungan, bimbingan, dan kerja sama sehingga pada tahun ini TPAKD DIY berhasil meraih penghargaan sebagai TPAKD terbaik untuk wilayah provinsi Jawa dan Bali.

“Semoga prestasi kita bersama ini terus bisa kita pertahankan dan terus kita tingkatkan untuk ke depan,” ujarnya.

Pada penutup kegiatan, TPAKD kembali menegaskan pentingnya akselerasi inklusi keuangan sebagai fondasi ketahanan ekonomi DIY di masa mendatang. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News