Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, saat Menyampaikan Laporan di Forum SKPD Kota Makassar (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membedah ribuan agenda pembangunan dalam Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar, di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/02).
Forum ini menjadi ruang sinkronisasi usulan hasil Musrenbang sebelum masuk tahap perencanaan final pemerintah kota.
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, mengungkapkan total usulan yang masuk melalui mekanisme Musrenbang mencapai 2.181 program, terdiri dari 1.194 usulan daerah kewilayahan (Dakel) dan 987 usulan sektoral perangkat daerah.
“Total usulan Musrenbang yang masuk sebanyak 2.181, gabungan antara Dakel dan sektoral. Ini menggambarkan besarnya kebutuhan pembangunan yang harus kita sinkronkan,” ujarnya merincikan.
Ribuan usulan tersebut, forum melakukan penyaringan awal dan menetapkan 795 usulan sebagai fokus pembahasan lintas perangkat daerah.
“Dari keseluruhan usulan, ada 795 yang masuk dalam pembahasan forum perangkat daerah untuk diselaraskan dengan prioritas pembangunan kota,” papar Dahyal.
Di sektor pendidikan, rekomendasi forum menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur dan penguatan inklusivitas. Di antaranya rehabilitasi ruang kelas UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya, perbaikan ruang kelas dan halaman SDN KIP Maccini, hingga pemenuhan mobiler sekolah.
Selain fisik, program nonfisik juga menguat, seperti pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pendidikan serta distribusi baju sekolah gratis sebelum tahun ajaran baru.
Sementara di bidang kesehatan memprioritaskan peningkatan layanan bagi warga kepulauan, khususnya Pulau Sangkarrang, melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
Forum juga merekomendasikan pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga puskesmas dan RSUD, penyusunan SOP layanan ramah disabilitas, hingga penyelesaian klaim layanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di rumah sakit rujukan.
Sedangkan rekomendasi Dinas Sosial mencakup penambahan pekerja sosial, peningkatan fasilitas RPTC, serta pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana.
“Kebijakan khusus juga diusulkan untuk Kepulauan Sangkarrang, termasuk pelimpahan kewenangan penganggaran perlengkapan jenazah ke tingkat kecamatan serta penyediaan penerjemah bahasa isyarat untuk layanan inklusi,” terangnya.
Sektor pekerjaan umum, forum menyoroti kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan sanitasi di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir meliputi Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.
Selain itu, peningkatan jalan, jembatan, gedung pemerintah, serta penataan drainase dan pengendalian banjir masuk prioritas rekomendasi.
Dinas Lingkungan Hidup diarahkan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mulai dari pemilahan, edukasi, hingga penguatan bank sampah dan TPS3R.
Sektor perikanan dan pertanian mendorong urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan, serta penguatan sarana kelompok nelayan di pesisir dan pulau kecil.
Untuk pariwisata difokuskan pada peningkatan daya saing destinasi, promosi berbasis konektivitas udara, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui HAKI dan sertifikasi SDM.
Forum ini juga menekankan transformasi koperasi dan UMKM melalui penguatan SDM, digitalisasi usaha, inovasi produk, serta tata kelola profesional berbasis kolaborasi lintas sektor.
Forum Lintas Perangkat Daerah ini menjadi tahapan penting dalam memastikan ribuan usulan masyarakat terintegrasi dengan kemampuan fiskal dan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar 2026.
“Forum ini memastikan setiap usulan tidak berjalan sendiri, tapi terhubung dan selaras dengan prioritas pembangunan kota,” tukas Dahyal.
