Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan juga Ketua Korpri Sulsel, Jufri Rahman, (Tengah), (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Kota Makassar menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar setelah mengalami pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat hingga mencapai Rp500 miliar.
Jumlah tersebut tercatat sebagai pengurangan tertinggi di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi sinyal bahwa daerah dengan kemampuan fiskal kuat justru berisiko mendapat pengurangan lebih besar.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Ketua Korpri Sulsel, Jufri Rahman, di Pelantikan Korpri Kota Makassar, Kamis (02/09).
Menurut Jufri, kebijakan pemotongan DAU bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat menilai sejumlah daerah terlalu ‘bermain-main’ dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak target yang dibengkakkan hanya untuk menggenjot belanja, padahal Kementerian Keuangan memantau seluruh indikator fiskal nasional.
“Ketika target PAD dibengkakkan, otomatis potret fiskalnya dianggap kuat. Akibatnya, daerah seperti Sulsel dan Riau kena dampak besar. Makassar paling besar, Rp500 miliar hilang dari DAU. Secara total, Sulsel berkurang hampir Rp1 triliun,” tegas Jufri.
Meski DAU Makassar dipotong sangat besar, Jufri optimis pemerintah kota dapat tetap menjaga arah pembangunan. Kunci utamanya ada pada efisiensi, konsolidasi, dan keberanian memilih program prioritas.
“Jangan terjebak euforia proyek di tahun pertama. Yang penting, program yang dijalankan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau itu bisa dijaga, Makassar tetap mampu jadi motor pembangunan Sulsel meski beban fiskalnya berat,”
Jufri menjelaskan, kondisi ini menuntut kepala daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Jika semua agenda dipaksakan dikerjakan di tahun pertama, APBD akan sulit bertahan hingga akhir periode.
“Wali kota harus cermat memilih program prioritas. Kalau semua dikerjakan sekaligus, anggaran bisa jebol. Insyaallah kalau fokus dan terukur, Makassar tetap bisa survive,” ujarnya.
Meski berat, pemerintah tetap berusaha meringankan beban APBD. Salah satu contoh pada ajang olahraga nasional Korpri, skema pembiayaan dibagi dua, sebagian ditanggung negara, sebagian lagi oleh daerah. Dari total 9.121 atlet dan 2.000 official yang terdaftar, biaya akomodasi tidak sepenuhnya dibebankan ke kas daerah.
“Supaya tidak berat di APBD, kita bagi satu ditanggung negara, satu ditanggung APBD. Itu prinsip keadilan fiskal yang harus dijaga,” jelas Jufri.
Selain soal fiskal, Makassar kembali dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah agenda nasional. Tahun ini Pornas Korpri digelar di Stadion Jakabaring, sementara tahun depan Makassar akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir membuka acara tersebut.
Tidak hanya itu, Hari Ulang Tahun PKK dan Dekranasda tingkat nasional juga akan ditempatkan di Makassar, menandakan posisi strategis kota ini sebagai pusat kegiatan berskala besar.
“Makassar punya kesiapan dari segi kesehatan, fasilitas, dan kemampuan fiskal. Itu yang membuat agenda nasional bisa dibawa ke sini,” ungkap Jufri.
Di luar isu fiskal, Jufri menegaskan kembali peran Korpri sebagai organisasi tunggal ASN yang abadi. Tidak hanya mengurus pegawai yang masih aktif, tetapi juga memberikan penghormatan hingga akhir hayat bagi anggota yang sudah purna tugas.
“Kalau ada mantan anggota Korpri meninggal, Korpri yang selenggarakan. Dari tenda, kursi, sampai pembacaan riwayat hidup. Itu bentuk penghormatan terakhir kita kepada abdi negara,” Pungkasnya.
