1 week ago
3
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengajukan anggaran senilai Rp22 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2025. Adapun besaran alokasi anggaran dan kegiatan itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di APBD Bantul 2024.
"Pada pengajuan di murni 2025, tidak ada program baru. Kami masih fokus kepada penanganan dan pemenuhan terkait kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini pemenuhan ini dalam hal penanganan orang terlantar, ODGJ dan disabilitas," kata Kepala Dinsos Bantul Gunawan Budi Santosa, Sabtu (9/11/2024).
Menurut Gunawan, masalah penanganan orang terlantar, ODGJ dan disabilitas selalu berhubungan dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar berada di bawah garis kesejahteraan. Di samping itu persoalan tersebut juga akan membuat beban masyakat untuk menangani meningkat.
Hingga awal November 2024, Gunawan mengungkapkan, Dinsos Bantul telah menangani lebih dari empat gelandangan, lebih dari 38 ODGJ, dan lebih dari 11 orang terlantar. Untuk gelandangan, Dinsos telah mengirimkan mereka ke selter untuk proses pemulihan fisik dan psikis.
Sedangkan untuk ODGJ, kata Gunawan, Dinsos telah mengirim mereka ke tempat rehabilitasi milik Kementrian Sosial. Sementara untuk orang terlantar, Dinsos telah melakukan penjemputan, pengecekan hingga pengembalian ke keluarga.
"Seperti pekan ini, kami mengambil orang Bantul yang terlantar di Jakarta. Selama ini kami memang banyak menangani masalah ini, utamanya di dalam daerah maupun luar daerah," jelasnya.
BACA JUGA: Pemkab Bantul Prediksi APBD 2025 Defisit Rp133,9 Miliar
Disinggung besaran pengajuan anggaran, Gunawan mengaku pada APBD Bantul 2025, telah mengajukan senilai Rp22 miliar. Hanya saja, Gunawan tidak mau merinci berapa besaran untuk penanganan masalah sosial dan bantuan sosial.
Anggaran itu, diakui oleh Gunawan meningkat sedikit dibandingan anggaran di APBD Bantul 2024 yang juga di angka Rp22 miliar. Di mana pada APBD Bantul 2024, ada sebanyak Rp1,4 miliar dari total Rp22 miliar anggaran di Dinsos difokuskan untuk bantuan sosial. Sementara pada APBD Bantul 2023 total anggaran untuk Dinsos Bantul senilai Rp19,9 miliar, di mana Rp1,1 miliar untuk bantuan sosial.
"Yang jelas memang meningkat. Kami memang lebih fokus ke masalah penanganan orang terlantar, ODGJ dan disabilitas. Selain itu kami juga tetap fokus ke penyediaan alat bantu jalan untuk teman-teman disabilitas," ucapnya.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Adi Bayu Kristanto saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bantul Atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2025, telah menyatakan jika Pemkab Bantul memprediksi APBD Bantul 2025 mengalami defisit sebesar Rp133,9 miliar, atau 6,5 persen. Besaran defisit tersebut, selanjutnya akan ditutup melalui pos pembiayaan netto daerah.
Adapun untuk pendapatan pada Rancangan APBD 2025, kata Adi, ditargetkan sebesar Rp2, 061 triliun atau mengalami penurunan sebesar 16,8% dari APBD 2024. Penurunan itu tidak lepas dari keberadaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana DAK Fisik dan Non Fisik yang belum diperhitungkan.
Besaran target pendapatan pada RAPBD 2025 tersebut, menurut Adi, direncanakan didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp586,27 miliar. lalu ada Pendapatan Transfer yang direncanakan mencapai Rp1,47 triliun. Sedangkan untuk belanja pada pada RAPBD 2025, ungkap Adi, direncanakan sebesar Rp2,1 triliun.
Jumlah besaran belanja tersebut, jelas Adi, belum termasuk belanja dari alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan nonfisik. Selain itu jumlah tersebut belum memperhitungkan penggajian Formasi PPPK.
"Untuk belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1,67 triliun. Belanja Modal sebesar Rp152,618 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17,801 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp354, 367 miliar," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
