6 hours ago
6
Sejumlah petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Blok Bantengan, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/wsj.\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi di tengah fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Enam wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan kondisi karhutla di enam provinsi tersebut hingga saat ini masih dapat dikendalikan. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat bersama Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto.
"Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi itu, yaitu mulai dari Jambi... eh mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel dan itu pun sudah kita kendalikan sampai dengan saat ini," kata dia di kantornya, Senin (10/9/2026).
Enam provinsi tersebut berada di luar lokasi kebakaran di kawasan Bromo dan Gunung Gede Pangrango. Untuk kondisi di Bromo, Djamari menyebut saat ini hanya tersisa satu titik api.
Titik Api Sudah Terdata, Pemerintah Perkuat Mitigasi
Djamari mengatakan kepala daerah dari enam wilayah rawan tersebut telah menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat. Mereka juga memastikan langkah mitigasi dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat.
Potensi titik api yang muncul saat ini telah terdata. Namun, pemerintah belum dapat memastikan jumlah titik api yang akan muncul berikutnya karena kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat.
Karena itu, pencegahan dilakukan sejak dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi keadaan darurat. Pemerintah terutama mewaspadai kemungkinan kebakaran meluas hingga lahan gambut di enam provinsi tersebut.
"Cara memadamkannya seperti apa? Satu-satunya dengan air cara memadamkan itu. Mencegahnya seperti apa? Patroli dilakukan oleh rakyat sendiri ya upaya itu. Karena gambut begitu terbakar dipadamkan belum tentu bisa padam, karena akan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran segera diselesaikan," jelasnya.
Pemerintah Soroti Pembakaran Lahan
Pemerintah juga menyoroti praktik pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan. Djamari mengatakan masih terdapat dua provinsi yang memberikan izin pembakaran lahan menggunakan cara-cara tradisional.
Meski demikian, pemerintah daerah terkait telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut.
“Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya, berhenti dulu, selesai El Nino baru boleh lagi. Menteri LHK juga akan membuat edaran kelak untuk itu, menghadapi keadaan darurat ini ya.,” ujarnya.
Langkah tersebut ditempuh untuk mencegah aktivitas pembakaran lahan memperburuk kondisi karhutla ketika El Nino masih berlangsung.
Anggaran Penanganan Karhutla Disiapkan
Dari sisi pendanaan, pemerintah memastikan kebutuhan penanganan karhutla telah disiapkan. Anggaran penanganan bencana disebut selalu tersedia dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Meski demikian, pemerintah saat ini belum menilai perlu mengerahkan kekuatan dalam skala yang sangat besar. Penanganan sejak awal dinilai lebih penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi kondisi darurat.
“Situasi ini memang situasi kita semua dan kedaruratan itu harus kita selesaikan semuanya dengan cara yang, kalau perlu, sejak awal supaya tidak menangani keadaan darurat,” ucap Djamari.
Penanganan karhutla sendiri dibagi menjadi dua satuan tugas, yakni satgas udara dan satgas darat. Satgas udara melibatkan 43 helikopter dan 15 fixed-wing yang dapat digunakan secara insidental.
Sementara itu, satgas darat melibatkan berbagai personel dari kementerian/lembaga (K/L) maupun institusi terkait.
Modifikasi Cuaca Jadi Strategi Utama
Djamari menilai operasi udara menjadi salah satu langkah yang paling efektif dalam situasi saat ini. Selain menggunakan helikopter untuk menyiram titik api, operasi udara juga diarahkan untuk melakukan modifikasi cuaca.
"Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif, yang efektif, operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB, itu yang paling efektif," ujarnya.
Menurut Djamari, fenomena El Nino diperkirakan berlangsung dalam jangka panjang hingga Oktober 2026. Karena itu, operasi udara tidak hanya ditujukan untuk pemadaman titik api, tetapi juga untuk memicu hujan melalui modifikasi cuaca.
Tantangan yang dihadapi adalah menemukan awan yang dapat digunakan sebagai media semai untuk menghasilkan hujan.
"Walaupun berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus, itu ada 3-4 hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugerah yang diberikan kepada kita, mungkin menjelang 17 Agustus, semoga itu akan keluar awan hujan itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
