2 hours ago
2
Harianjogja.com, JAKARTA— Laju pertumbuhan pasar mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) diperkirakan berisiko melambat pada 2026 seiring berakhirnya kebijakan insentif impor utuh (completely built up/CBU) kendaraan listrik pada akhir 2025.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai penghentian insentif tersebut berpotensi menahan ekspansi pasar, terutama pada segmen konsumen yang sangat sensitif terhadap harga akibat kenaikan biaya awal pembelian kendaraan listrik.
“Dengan dihentikannya insentif kendaraan listrik diperkirakan dapat menahan laju ekspansi pasar pada 2026, khususnya di segmen pembeli yang sangat mempertimbangkan harga karena kenaikan biaya awal pembelian. Tetapi itu tidak otomatis berarti penjualan langsung turun,” ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Selasa (20/1/2026).
Meski demikian, Josua menyebut permintaan kendaraan listrik saat ini mulai ditopang oleh semakin beragamnya pilihan merek dan model, serta persaingan harga yang kian ketat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar mobil listrik telah memiliki basis permintaan yang mulai terbentuk.
Selain faktor produk, penguatan infrastruktur pengisian daya dan ekosistem pendukung dinilai masih mampu menjaga minat konsumen. Dengan catatan, ketersediaan stasiun pengisian, keandalan layanan, serta biaya kepemilikan tetap berada pada level yang kompetitif.
“Tanpa insentif pun pasar sebenarnya masih bisa bertahan, asalkan faktor-faktor tersebut terjaga,” ujarnya.
Ke depan, Josua memproyeksikan pertumbuhan pasar mobil listrik akan lebih banyak ditopang oleh pergeseran komposisi permintaan. Kontribusi diharapkan datang dari diskon produsen, skema pembiayaan yang lebih fleksibel, pembelian oleh korporasi, serta konsumen kelas atas.
Sementara itu, segmen kelas menengah cenderung menahan pembelian sambil menunggu harga kendaraan listrik semakin terjangkau.
“Agar industri otomotif tetap berkelanjutan pada 2026, pemerintah dan pelaku industri perlu fokus pada pemulihan daya beli kelas menengah, keterjangkauan cicilan, dan kepastian arah kebijakan,” jelasnya.
Dari sisi kebijakan, Josua menilai pasar membutuhkan regulasi yang konsisten dan tidak kerap berubah. Jika ruang fiskal terbatas, insentif perlu diberikan secara lebih tepat sasaran, disertai percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya dan kesiapan jaringan listrik guna mengurangi kekhawatiran konsumen.
Adapun dari sisi industri, strategi yang relevan antara lain menurunkan harga masuk melalui efisiensi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memperkuat layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang, serta menawarkan skema tukar tambah dan pembiayaan yang lebih ringan untuk menjaga minat segmen menengah.
“Dengan persaingan yang makin ketat dan munculnya banyak pemain baru, kemampuan menjaga kepercayaan konsumen lewat kualitas layanan, nilai jual kembali, dan transparansi biaya kepemilikan akan sama pentingnya dengan meluncurkan model baru,” pungkas Josua.
Penjualan 2025 Melonjak, Insentif Resmi Berakhir
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, sepanjang 2025 total penjualan wholesales mobil listrik murni mencapai 103.931 unit. Angka tersebut melonjak 140,64 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan capaian 2024 yang sebanyak 43.188 unit.
Lonjakan tersebut didorong oleh masuknya semakin banyak merek dan model kendaraan listrik ke pasar domestik, yang memperketat persaingan di segmen EV. Selain pemain lama seperti BYD, Wuling, dan Chery, sejumlah pendatang baru turut meramaikan pasar, antara lain VinFast asal Vietnam, Polytron milik Grup Djarum, serta Jaecoo yang berada di bawah naungan Grup Chery.
Dari sisi kebijakan, pemerintah menegaskan skema insentif impor utuh (CBU) kendaraan listrik murni hanya berlaku hingga akhir 2025. Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen diwajibkan memenuhi komitmen produksi lokal dengan rasio 1:1 sesuai peta jalan TKDN.
Apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi, pabrikan berpotensi dikenai sanksi berupa pencairan bank garansi. Sejauh ini, sejumlah pabrikan yang telah menerima insentif impor antara lain BYD, Geely, VinFast, serta PT National Assembler yang menaungi merek Citroen, Aion, Maxus, dan VW.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
