3 weeks ago
22
Harianjogja,com, JOGJA—Kremlin mengecam keras pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pesan Natal yang menyebut keinginan warga Ukraina agar Presiden Rusia Vladimir Putin binasa.
“'Semoga dia binasa,' mungkin itu yang terlintas di benak masing-masing dari kita," ujar Zelensky sebagaimana dikutip dari The Hill.
Meski demikian, ia menekankan bahwa fokus utama negaranya tetap pada penghentian konflik. "Kita memohon perdamaian bagi Ukraina. Kita berjuang untuk itu. Kita berdoa untuk itu," tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi sengit dari pihak Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, melayangkan kritik tajam dan menyebut pesan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin negara yang beradab.
Peskov mencap pesan Zelensky sebagai pernyataan yang “tidak beradab, penuh kebencian, dan berasal dari sosok yang tampak tidak stabil.” Menurut laporan media Rusia, pihak Kremlin juga mulai mempertanyakan kapasitas rasionalitas Zelensky dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terkait masa depan konflik.
Kontroversi ini mencuat tepat sehari setelah Zelensky mengajukan rencana perdamaian baru yang terdiri dari 20 poin kepada pihak Rusia. Salah satu poin krusial dalam proposal tersebut adalah pembentukan "sabuk benteng" (fortress belt) di wilayah Donetsk timur yang dikuasai Ukraina sejak 2014.
Langkah ini dirancang sebagai zona pertahanan permanen untuk mencegah terjadinya invasi lanjutan di masa depan. Namun, upaya diplomasi ini dibayangi oleh ketegangan di lapangan. Zelensky menyebut momen ini sebagai "Natal keempat di tengah perang" sejak invasi skala penuh dimulai.
Ia menuduh Moskow sengaja menolak kesepakatan gencatan senjata Natal dan justru mengintensifkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. "Sayangnya, Rusia terus menolak proposal gencatan senjata yang nyata," tegasnya.
Di tengah saling lempar retorika panas, masih terdapat celah diplomasi yang sedang dijajaki. Laporan dari Reuters mengungkapkan bahwa Kremlin saat ini tengah mengkaji proposal perdamaian yang disusun setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Miami, Amerika Serikat, pada akhir pekan lalu.
Hingga saat ini, komunitas internasional terus memantau apakah proposal tersebut mampu meredam ketegangan atau justru menjadi jalan buntu baru di tahun 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
