Juru Bicara Banggar, Ray Suryadi saat Membacakan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Badan Anggaran DPRD Kota Makassar menegaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 telah dirancang untuk memastikan enam program prioritas Wali Kota terakomodasi secara utuh dalam struktur anggaran.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar, Ray Suryadi, dalam rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, di lantai dua ruang sipakalebi Balaikota Makassar, Senin (17/11).
Ray menjelaskan bahwa Banggar memberikan arahan langsung kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memperkuat alokasi program unggulan sesuai plafon yang telah disusun. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga kesinambungan visi pembangunan yang telah ditetapkan Wali Kota.
“Banggar meminta Dinas Pendidikan untuk menjadikan program seragam sekolah gratis sebagai mandatory spending. Program ini harus menjadi prioritas agar benar-benar meringankan beban keluarga dan tepat sasaran,” ujar Ray.
Ia melanjutkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam KUA-PPAS 2026. “Untuk pemasangan instalasi air bersih gratis, kami meminta Dinas Pekerjaan Umum memastikan belanja modal pada jalan, jaringan dan irigasi diarahkan untuk memperluas pemenuhan akses air bersih, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Layanan lingkungan, Ray menekankan pentingnya reformasi pengelolaan sampah. “Banggar ingin agar alokasi belanja Dinas Lingkungan Hidup fokus pada sistem pengolahan sampah terintegrasi. Selain itu, kebijakan pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga miskin harus benar-benar dianggarkan dan dipastikan implementasinya,” tegasnya.
Sektor olahraga dan pembangunan infrastruktur besar turut menjadi perhatian Banggar. Ray menyampaikan bahwa proyek Stadion Internasional Makassar yang bersifat multiyears harus dijaga konsistensi anggarannya.
“Kami meminta Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Dinas PU tetap menyiapkan alokasi belanja modal, terutama untuk pekerjaan gedung dan bangunan sesuai tahapan pembangunan stadion,” ujarnya.
Banggar juga menyoroti percepatan ekosistem digital dan inovasi kota. “Dinas Kominfo perlu memprioritaskan integrasi layanan publik melalui Makassar Super Apps dan memperkuat infrastruktur bagi Makassar Creative Hub. Pengembangan digital ini harus menjadi bagian dari prioritas belanja,” kata Ray.
Selain itu, perlindungan sosial menjadi salah satu fokus yang dia tekankan. “Kami menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan program jaminan sosial terpadu atau MULIA Berjasa. Integrasi bantuan sosial, jaminan kesehatan, serta perlindungan pekerja rentan harus benar-benar tercermin dalam anggaran operasional,” jelasnya.
Ray menegaskan bahwa seluruh SKPD wajib menjaga konsistensi anggaran agar enam program prioritas tersebut berjalan sesuai target. Banggar, lanjutnya, akan memperketat pengawasan selama tahapan finalisasi APBD 2026 untuk memastikan alokasi program prioritas Wali Kota Makassar dapat direalisasikan secara efektif.
