Menko Zulhas Ancam Pecat SPPG yang Telat Kirim Makanan MBG

Zulkifli Hasan. /Antara- Dhemas Reviyanto

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlambat mengirim makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai ketepatan waktu distribusi menjadi salah satu hal penting untuk mencegah munculnya masalah dalam pelaksanaan program tersebut.

Zulhas mengatakan persoalan keterlambatan pengiriman makanan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus keracunan MBG yang belakangan muncul. Menurut dia, makanan yang telah disiapkan dengan baik tetap dapat menimbulkan persoalan apabila proses pengirimannya tidak dilakukan sesuai waktu yang seharusnya.

“Dapur bagus, semua bagus. Tapi budaya. Misalnya, masak harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan,” kata Zulhas saat ditemui wartawan seusai kegiatan Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Distribusi MBG Akan Dievaluasi

Zulhas menyebut kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG merupakan kesalahan manusia. Kesalahan tersebut, menurut dia, dapat terjadi akibat kelalaian maupun tindakan yang dilakukan secara sengaja.

Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem distribusi yang diterapkan SPPG dalam dua bulan ke depan. Satuan yang terbukti melakukan keteledoran akan mendapatkan tindakan tegas.

Sanksi bahkan dapat berupa penggantian atau pemecatan terhadap karyawan SPPG yang terbukti terlibat dalam kelalaian.

“Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini menyangkut 60 juta orang. Ini yang kami lagi tertibkan. Kasih waktu dua bulan, kami akan menyelesaikan ini. Dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi. Yang lalai, ganti. SPPG siapa saja yang terlibat, ganti. Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita walaupun satu orang keracunan,” tuturnya.

Zulhas menegaskan pembenahan diperlukan karena cakupan program MBG telah mencapai puluhan juta penerima. Pemerintah tidak ingin persoalan dalam pengelolaan dan distribusi makanan mengganggu pelaksanaan program.

748 Santri Terdampak di Sidoarjo

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan perkembangan kasus dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.

Berdasarkan data terakhir BGN, seluruh korban telah mengalami perbaikan kondisi. Namun, masih terdapat 22 orang yang menjalani perawatan di sembilan rumah sakit di wilayah tersebut.

Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI Trenggono mengatakan jumlah santri yang terdampak dalam kejadian tersebut mencapai 748 orang. Sebagian besar santri telah mendapatkan perawatan medis dan kembali ke pondok.

Kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti BGN dengan menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Rabu (2/9).

Penangguhan dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses investigasi dan evaluasi. Pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui dugaan kelalaian serta kemungkinan ketidakpatuhan petugas dapur terhadap prosedur operasional standar.

Selain menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah, BGN juga mencopot kepala dapur satuan tersebut. Penerapan prosedur operasional standar selanjutnya diperiksa untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut.

Langkah evaluasi terhadap SPPG menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan MBG. Dengan cakupan penerima yang besar, ketepatan proses pengolahan hingga distribusi makanan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara