15 hours ago
5
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat langkah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda strategis nasional. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, pemerintah juga memastikan program tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan itu dihadiri Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu kebijakan nasional yang memiliki dampak strategis, bukan hanya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian daerah melalui penguatan ekosistem pangan lokal.
Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga asosiasi yang menaungi pengusaha dan pengelola dapur MBG.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” kata Maigus.
Ia menjelaskan, Pemko Padang ingin memastikan bahwa setiap dapur MBG tidak hanya mampu menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memenuhi standar tinggi dalam aspek kebersihan, keamanan pangan, kualitas pelayanan, hingga tata kelola operasional.
Karena itu, pemerintah mendorong adanya evaluasi rutin setiap bulan terhadap seluruh pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup ketersediaan bahan baku, proses distribusi, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat sehingga seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara optimal.
Lebih jauh, Maigus menilai Program MBG harus mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rantai pasok pangan harus dibangun dengan melibatkan pelaku usaha lokal secara maksimal.
Ia menekankan pentingnya integrasi pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga produsen pangan lokal sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG.
“Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Maigus, pelibatan pelaku ekonomi lokal tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan yang segar dan berkualitas, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah sehingga manfaat Program MBG dapat dirasakan secara lebih merata.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pengembangan jaringan SPPG sebagai tulang punggung pelaksanaan Program MBG di daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemko menargetkan kekurangan sebanyak 23 SPPG dapat dipenuhi hingga akhir 2026 sehingga cakupan pelayanan Program MBG semakin luas dan menjangkau seluruh sasaran.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan Padang Juara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumatera Barat M. Sayuti menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun ekosistem Program MBG yang terintegrasi.
Ia mengatakan, APPMBGI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pengelolaan dapur, meningkatkan efektivitas distribusi pangan, sekaligus membangun rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dapur, sistem distribusi bahan pangan, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan dengan baik.
“Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas,” ujar Sayuti.
Usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan APPMBGI sehingga implementasi Program MBG memiliki arah yang lebih terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Padang dan APPMBGI Sumbar untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal di seluruh rantai pasok pangan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, Kota Padang optimistis mampu menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan Program MBG di tingkat provinsi maupun nasional.
