Pemkot Berkomitmen Selesaikan Sampah dari Hulu sampai Hilir

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berkomitmen menyelesaikan permasalahan sampah mulai dari hulu hingga hilir.

Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Jogja, Ahmad Haryoko, mengatakan dalam pengelolan dari hulu, masyarakat didorong untuk terbiasa memilah sampah sesuai jenisnya.

Pemkot juga berusaha mengatur manajemen depo melalui penjadwalan untuk sampah organik, anorganik dan hari libur, sehingga terbentuk kesadaran masyarakat bahwa sampah membutuhkan perlakuan khusus, tidak semata-mata dibuang.

"Peta jalan di hilir kami olah dengan mesin refuse derived fuel [RDF] di tiga TPS3R yang kami miliki masing-masing Nitikan, Kranon, dan Karangmiri," ucapnya dalam Diskusi Strategi Komunikasi Publik tentang Pengelolaan Sampah melalui Media Massa/Medsos di Ruang Arjuna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mal Pelayanan Publik (DPMPTSP MPP) Balai Kota Jogja, Kamis (21/11/2024).

Menurutnya, Pemkot juga mendapatkan pinjaman lahan di TPA Piyungan seluas 2.600 meter untuk mengolah sampah dengan mesin gibrig dan diolah menjadi kompos.

Ia menyebut karena lokasinya cekung, maka lahan yang dimanfaatkan seluas 1.000 meter persegi dengan kerja sama selama tiga tahun.

BACA JUGA: Melawan Stres dengan Secangkir Coklat Panas

Haryoko mengatakan saat ini tengah dilakukan kajian tentang retribusi, disesuaikan dengan berat sampah yang akan dibuang. Apabila buangnya banyak apalagi tidak dipilah, maka ongkosnya lebih mahal. "Kami coba kerja sama dengan konsultan, nantinya kalau ada retribusi ini seperti apa," tuturnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Jogja, Trihastono, menyampaikan Pemkot Jogja melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah. Selain itu, ada berbagai kajian untuk menciptakan sistem baru pengelolaan sampah yang berkeadilan. Proses kajian khususnya terkait pertanggungjawaban akademik dan sosial. Bagaimana jika bentuk pertanggungjawaban berbasis output. "Ide-ide seperti itu masih dalam bentuk kajian, belum menjadi kebijakan yang tereksekusi," katanya.

Guru Besar Fakultas Teknik Kimia UGM, Chandra Wahyu Purnomo, menjelaskan pengelolaan sampah berbasis depo menjadi masalah. Sebab, meski sudah ada pengetatan masih memungkinkan masyarakat luar Kota Jogja buang sampah di depo.

Masalah kedua adalah kebocoran sampah, saat masyarakat melihat depo penuh atau tidak beroperasi, kemudian berpikir membuang ke sungai. "Pengelolaan sampah harus multidimensi, melibatkan peran masyarakat, pemerintah, dan swasta," tuturnya.

Menurutnya, penyelesaian sampah perlu dilakukan dari hulu sampai hilir. Misalnya dengan kader pemilahan sampah, juru angkut yang semuanya kepanjangan tangan Pemkot Jogja, sehingga tidak ada sampah masuk ke lingkungan dan sampah luar masuk ke Kota Jogja. "Kalau holistik seperti itu, saya yakin akan bagus," katanya.

Sementara, Praktisi Pemberdayaan Masyarakat Andi Purnawan Putra menggarisbawahi terkait kesadaran masyarakat yang masih rendah soal pengelolaan sampah. Sebab, hingga saat ini masih banyak warga yang buang sampah sembarangan, termasuk di sungai. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News