Asap mengepul dari lokasi kebakaran selama konflik Ukraina-Rusia di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina, Kamis (7/4/2022). - JIBI/Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintahan Amerika Serikat mengatakan kepada Kongres bahwa mereka berencana untuk menghapus utang Ukraina senilai US$4,65 miliar. Upaya ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan bagi Kyiv sebelum Presiden terpilih Donald Trump menjabat.
Berdasarkan surat yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (21/11/2024), Gedung Putih akan membatalkan setengah dari pinjaman senilai US$9 miliar yang diberikan ke Ukraina sebagai bagian dari paket tambahan sebesar US$60 miliar yang disetujui pada bulan April.
Gagasan pinjaman ini pertama kali dilontarkan oleh Trump selama kampanye dan merupakan perubahan penting terhadap undang-undang yang dibuat oleh para pemimpin Partai Republik di DPR, meskipun pemerintah selalu memberi isyarat bahwa sebagian dari pinjaman tersebut akan dimaafkan.
"Membatalkan utang, sehingga membantu Ukraina menang, adalah demi kepentingan nasional Amerika Serikat dan mitra-mitranya di UE, G7+, dan NATO,” kata Departemen Luar Negeri dalam surat tersebut kepada Kongres tertanggal 18 November.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh Presiden Joe Biden untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada Kyiv sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari.
Dia mengatakan prioritasnya adalah mendorong Rusia dan Ukraina menuju perundingan perdamaian, dan para pendukung Kyiv khawatir dia akan menghentikan bantuan sebagai bagian dari upaya tersebut.
BACA JUGA: PM Jepang Serukan kepada Dunia untuk Upayakan Perdamaian Abadi di Ukraina
Dalam beberapa hari terakhir Biden setuju untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan AS untuk menyerang sasaran yang jauh di dalam wilayah Rusia. Pada hari Rabu, pemerintah mengumumkan paket bantuan keamanan baru senilai US$275 juta, termasuk ranjau darat anti-personil.
Departemen Luar Negeri mengkonfirmasi pengiriman surat tersebut dan mengatakan tindakan pemerintah konsisten dengan wewenang yang diberikan Kongres dalam undang-undang tersebut.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Partai Republik. Senator Rand Paul dari Kentucky mengatakan dalam sebuah postingan pada hari Rabu X bahwa dia akan berusaha untuk memaksakan pemungutan suara di Senat untuk “menghentikan Pemerintahan Biden menjadikan utang Ukraina sebagai tanggung jawab rakyat Amerika.”
Kedua majelis Kongres harus menyetujui resolusi Paul, sesuatu yang tidak mungkin terjadi mengingat Partai Demokrat menguasai Senat. Biden juga dapat memveto resolusi tersebut jika ingin disahkan. Seorang pejabat AS mengatakan pada Rabu malam bahwa Biden berhak membatalkan 50% utangnya.
Dalam perjalanan ke Brussel yang dimaksudkan untuk meyakinkan sekutu beberapa hari setelah pemilu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Biden berkomitmen untuk memastikan “setiap dolar yang kami miliki” disalurkan ke Ukraina.
Pinjaman tersebut terpisah dari sisa bantuan senjata senilai hampir $9 miliar yang telah dijanjikan pemerintah untuk dibelanjakan pada akhir masa jabatan Biden.
Sekitar US$7 miliar dari dana tersebut harus dibelanjakan terutama untuk pasokan senjata dari persediaan AS, sebuah tugas yang menantang karena pasokan beberapa rudal utama dan sistem lainnya milik Pentagon sudah mulai menipis.
Sisa pendanaan akan digunakan untuk kontrak produksi pertahanan yang akan mengirimkan pasokan langsung ke Ukraina setelah siap. Pemerintahan Trump dapat memilih untuk membatalkan beberapa kontrak tersebut jika mereka memilih untuk melakukannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara