1 month ago
19
Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul terpilih, Abdul Halim Muslih memastikan pembangunan ITF Bawuran yang sempat mandek beberapa waktu belakangan akan dilanjutkan tahun 2025. Dia pun memastikan pada tahun tersebut pembangunan ITF Bawuran akan rampung.
Perumda Aneka Dharma belum merampungkan pembangunan ITF Bawuran. Tempat pengolahan sampah yang digadang-gadang akan menggunakan sistem karbonasi tersebut mandek ketika pembangunannya telah mencapai 70%.
Penyertaan modal dari Pemkab Bantul yang tidak kunjung ditetapkan menjadi kendala dalam kelanjutan pembangunan tersebut.
Halim mengaku pihaknya memastikan memastikan Pemkab Bantul akan memberikan penyertaan modal terhadap BUMD tersebut untuk mendukung rampungnya pembangunan ITF Bawuran.
“Tahun 2025 ada penyertaan modal, karena itu amanat Perda tentang Aneka Dharma, di sana sudah direncanakan penyertaan modal dari tahun ke tahun sudah ada. Dan ditetapkan oleh Perda, kesepakatan Dewan dan eksekutif,” ujarnya di Wukirsari, Imogiri, Sabtu (30/11/2024).
Menurutnya, Pemda Bantul masih berkewajiban untuk melakukan penyertaan modal kepada Aneka Dharma hingga 2026. Hal itu sebagaimana diatur dalam Perda No.8/2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
Dalam aturan tersebut, Pemkab Bantul masih memiliki kewajiban penyertaan modal kepada BUMD tersebut sekitar Rp1,98 miliar untuk tahun 2026. Halim menilai penyertaan modal tersebut akan dapat digunakan untuk penyelesaian ITF Bawuran pada tahun depan.
“Saya optimistis ini [ITF Bawuran] bisa kami selesaikan. Itu BUMD, itu kan harus mandiri, manajemennya berbeda dengan dinas. BUMD harus mendapatkan proyek yang menguntungkan, kalau untung kan ada setoran ke PAD,” ujarnya.
Selain ITF Bawuran, pihaknya juga akan memastikan pembangunan beberapa TPST di Bantul yang belum rampung dapat optimal. Dia menuturkan optimalisasi pengelolaan sampah melalui beberapa TPST dan TPS3R tersebut akan sejalan dengan program Bantul Bersih Sampah tahun 2025.
“Dalam 100 hari ini, saya akan mengunjungi TPST milik kabupaten dan milik kalurahan [TPS3R]. Kami pastikan mana yang tidak sempurna akan kita sempurnakan,” katanya.
Selain itu, menurut Halim, lantaran ada beberapa program baru tahun 2026. Beberapa program baru tahun 2026, antara lain pembebasan pajak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Maka pada 2025, pihaknya akan mendata lahan pertanian yang akan dibebaskan pajak. Nanti, pihaknya melibatkan jagabaya, lurah, Dispertaru Bantul, dan BPN Bantul.
Infrastruktur
Kemudian, pihaknya juga akan merancang kembali pembangunan infrastruktur untuk kawasan perkotaan dan pedesaan sesuai visi misi bupati dan wakil bupati Bantul terbaru.
Kawasan perkotaan yang disasar yaitu Kasihan, Sewon dan Banguntapan. Menurutnya, ketiga wilayah tersebut memiliki penduduk yang padat, sehingga permasalahan ada terkait dengan pengelolaan sampah, limbah, drainase dan tingkat kriminalitas yang tinggi.
Sementara menurutnya di kawasan perdesaan masih ada beberapa jalan desa yang dalam kondisi tidak mantap dan perlu diperbaiki.
Tahun depan, pihaknya juga berencana membuat masterplan penanganan berbagai permasalahan tersebut. Pihaknya juga memastikan menggenjot pembangunan infrastruktur di perdesaan dan perkotaan. Pihaknya memastikan kondisi jalan, ketersediaan listrik dan air memadai.
“Ini [penyediaan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan] komitmen kita untuk membangun Bantul dari infrastruktur, agar infrastruktur menjadi sarana ekonomi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
