Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh (dok. Ist)KbarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir November 2025 masih mencatat realisasi belanja yang belum optimal. Sejumlah pekerjaan besar bahkan baru mencapai tahap penandatanganan kontrak sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap serapan anggaran.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, menyampaikan bahwa serapan anggaran Pemprov Sulsel pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan baru berada di angka 61,09 persen.
“Realisasi belanja dari total paket belanja pada (APBD) perubahan adalah Rp10,348 triliun. Realisasinya per 27 November Rp6,321 triliun atau 61,09 persen,” ungkap Reza, Sabtu (06/12/2025).
Menurutnya, rendahnya realisasi tidak terlepas dari sejumlah kegiatan yang baru berjalan menjelang akhir tahun. Hal ini karena pencatatan belanja hanya dilakukan setelah pembayaran atau pencairan dilakukan.
Reza menjelaskan bahwa pola serapan anggaran memang cenderung meningkat pada dua bulan terakhir setiap tahun. Dia optimistis sisa target belanja sekitar 40 persen masih mungkin dicapai.
“Pekerjaan baru selesai dan baru juga mengajukan pencairan. Biasanya memang di akhir tahun capaian itu melonjak. Prinsipnya semua pengadaan barang dan jasa harus ada barangnya dulu, baru diajukan pencairan,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel telah meresmikan paket megaproyek multiyears senilai Rp3,7 triliun untuk tahun anggaran 2025–2027 pada peringatan HUT Sulsel di bulan Oktober lalu. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan senilai Rp2,5 triliun, dua rumah sakit regional sebesar Rp500 miliar, serta proyek irigasi senilai Rp700 miliar.
Reza mengatakan bahwa sebagian besar proyek tersebut baru memasuki tahap kontrak pada pengujung tahun. Realisasi anggaran diperkirakan akan meningkat seiring tercapainya progres pekerjaan.
“Tetap tiap tahun anggaran ada alokasinya masing-masing. Multiyears itu hanya masa pekerjaannya, tapi penganggarannya tetap ada tiap tahun. Mungkin ditanyakan nanti ke masing-masing OPD. Informasinya baru berkontrak, tapi masih mungkin ada realisasi karena waktu masih ada sekitar satu bulan setengah hingga akhir Desember,” jelasnya.
Selain proyek konstruksi, serapan belanja diyakini dapat terdorong dari pembayaran gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai bulan Desember, serta pembayaran gaji PPPK tahap II dan pegawai paruh waktu yang dikukuhkan pada November. Pemprov juga masih harus menyalurkan dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota.
“Kami sudah membuat edaran. Paling lambat pengajuan SPM untuk LS sampai 22 Desember, tapi tetap ada pengecualian. Kalau kontraknya berakhir Desember, kita tetap beri pengecualian, jadi bisa sampai akhir Desember,” ujar Reza.
Untuk sisi pendapatan, Pemprov Sulsel telah mencapai 76,38 persen atau Rp7,95 triliun dari target Rp10,416 triliun. Pendapatan masih berpotensi bertambah hingga 31 Desember, meskipun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun ini mengalami perubahan akibat penerapan skema opsen yang menyalurkan penerimaan langsung ke pemerintah kabupaten/kota.
“Pendapatan masih bisa bertambah sampai tanggal 31. Penerimaan PKB, pajak daerah, dan SAMSAT biasanya masih melayani. Transfer dari pusat juga masih ada, DAU masih ada satu bulan, reimbursement juga masih banyak yang akan masuk,” pungkasnya.
