Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat Sambutan di Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melontarkan evaluasi keras terhadap kondisi internal birokrasi Pemerintah Kota Makassar saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/02).
Forum strategis penyelarasan program pembangunan itu, pria yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa kekuatan pembangunan daerah sangat bergantung pada soliditas lintas perangkat daerah. Namun, ia menilai fondasi internal birokrasi masih perlu pembenahan serius.
“Daerah ini bisa bekerja, artinya seluruh kekuatan proses pembangunan sangat bergantung dari lintas perangkat daerah. Tapi bagaimana mau lintas kerja kalau internal kita sendiri masih banyak yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegasnya.
Appi bahkan menyinggung konsep deep state dan state capture yang sebelumnya disampaikan Presiden dalam forum nasional, lalu ia tarik ke konteks pemerintahan daerah.
“Saya ingin menyampaikan bahwa deep state ini adalah bagaimana sistem birokrasi internal mampu menggenggam jalannya pemerintahan dan mengubah kebijakan karena dijalankan orang-orang tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan politik. Dan ini terjadi hampir di semua daerah,” terangnya.
Ia mengaku telah mengamati dinamika tersebut selama hampir satu tahun memimpin Makassar. “Saya melihat, kadang pimpinan hanya terima beres. Semua dikerjakan orang di bawah, sehingga justru mereka yang mengatur kebijakan,” katanya.
Appi juga menyoroti dugaan praktik komersialisasi dalam proses birokrasi, termasuk pada pengadaan barang dan jasa. “Bahkan lebih konyol lagi, proses di dalam itu menjadi komersial. Hitung-hitungan jasa di atas kepentingan daerah. Orang datang saling hidup-menghidupi satu persen, dua persen,” ungkapnya.
Ia menyebut pola negosiasi proyek kerap berlangsung transaksional.
“Kegiatan pengadaan dilakukan dalam bentuk negosiasi, ‘you dapat apa, saya dapat apa, you dapat berapa, saya dapat berapa’,” sindirnya.
Menurutnya, jika praktik tersebut terus berlangsung, maka dampaknya bukan hanya pada oknum, tetapi pada kinerja pemerintah secara keseluruhan.
“Kalau transaksional ini berjalan, pemerintah akan rapuh. Outcome anggaran tidak maksimal karena ada angka yang hilang di proses itu,” tegasnya.
Program Prioritas Bisa Tergeser
Munafri juga mengungkapkan temuan lain dari pengamatannya, yakni adanya program prioritas yang justru kalah oleh kepentingan lain.
“Beberapa program prioritas tidak jadi prioritas karena ada unsur eksternal yang bersaing dengan kegiatan internal. Ini bukan hal yang bisa ditoleransi lagi,” katanya.
Ia menyebut fenomena tersebut terlihat hampir di seluruh lingkup OPD Pemkot Makassar.
Selain praktik transaksional, Appi menyoroti alur birokrasi yang dinilai sengaja diperlambat meski narasi transparansi terus digaungkan.
“Kita membangun narasi keterbukaan, tapi di sisi lain ada alur birokrat yang memaksa birokrasi cepat jadi lambat dan tertutup,” ujarnya.
Katanya, pengalaman dan jam terbang birokrat senior kerap digunakan untuk memengaruhi pimpinan dalam mengatur jalur kebijakan.
“Orang-orang di bawah ini mampu meyakinkan pimpinan untuk mengatur alur aturan sehingga jalur birokrasi yang kita inginkan jadi lambat,” katanya.
Alarm Internal Sudah Berbunyi
Appi menegaskan, forum lintas perangkat daerah bukan sekadar teknis perencanaan yang diarahkan Bappeda, tetapi momentum membenahi fondasi internal birokrasi. “Dari hasil pengamatan saya hampir satu tahun, alarmnya sudah berbunyi,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar tidak terlena dengan laporan yang terlihat baik di atas kertas. “Kita harus pastikan laporan di bawah tidak semuanya manis. Jangan sampai kita didudukkan di zona nyaman dan mengikuti alur lama. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya,” tukasnya.
