2 days ago
7
Harianjogja.com, JOGJA—Ambisi Donald Trump menguasai Greenland tetap berjalan meski NATO memperkuat kehadiran militer dan warga lokal menegaskan penolakan aneksasi.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan keberadaan personel militer Eropa tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan Trump. "Saya tidak berpikir pasukan di Eropa memengaruhi tujuan presiden untuk mengakuisisi Greenland," ujar Leavitt, dilansir ABC News, Jumat (16/1/2026).
Saat ini, AS telah menempatkan sekitar 200 tentara di Greenland yang berpenduduk 57.000 jiwa. Sebagai respons, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Belanda mulai mengirimkan staf militer untuk persiapan latihan skala besar sepanjang 2026.
Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, menekankan pentingnya kehadiran permanen NATO untuk menjaga keamanan Arktik. "Kini kami merencanakan kehadiran yang lebih besar dan permanen. Ini krusial untuk menunjukkan kedaulatan Kerajaan Denmark dan NATO," tegasnya dari Kopenhagen.
Analis pertahanan dari Royal Danish Defence College, Marc Jacobsen, menilai pengerahan pasukan Eropa membawa dua misi utama:
- Deterensi: Menunjukkan kesiapan militer Eropa jika AS melakukan tindakan paksa.
- Kedaulatan: Menjawab kritik Trump dengan memperkuat pengawasan wilayah secara mandiri.
Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan agar Uni Eropa tidak goyah dalam menegakkan kedaulatan teritorial. Sebaliknya, Trump berargumen bahwa Denmark tidak mampu melindungi Greenland dari pengaruh Rusia atau Tiongkok, sehingga akuisisi oleh AS dianggap vital bagi keamanan nasional.
Suara Rakyat Greenland: Menolak Aneksasi
Sentimen penolakan kuat muncul dari warga dan pemerintah lokal. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan dalam pertemuan di Kopenhagen bahwa rakyatnya menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat.
"Kami memilih Greenland yang kami kenal hari ini, sebagai bagian dari Kerajaan Denmark," ujar Nielsen. Warga di ibu kota Nuuk juga mulai mengekspresikan kecemasan terhadap peningkatan aktivitas militer yang berisiko menjadi "normal baru" yang mengancam stabilitas kawasan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
