1 month ago
17
KabarMakassar.com — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan memproyeksikan tren penurunan tingkat hunian hotel di wilayah Sulsel dalam beberapa bulan ke depan.
Faktor utama penyebabnya adalah dinamika jelang pemilihan umum (pemilu) dan kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran perjalanan serta kegiatan rapat.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa situasi wait and see selama proses pemilu berdampak pada menurunnya aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang selama ini menjadi tulang punggung industri perhotelan.
“Penurunan sudah terasa, dan diperkirakan akan semakin dalam di bulan-bulan berikutnya. Ditambah, Kementerian Keuangan juga telah mengisyaratkan pengetatan anggaran perjalanan dan kegiatan rapat sesuai arahan presiden terpilih. Kebijakan ini langsung memberikan efek negatif terhadap aktivitas MICE pemerintahan, yang selama ini berkontribusi 60 persen terhadap pergerakan hunian hotel di Indonesia,” ujar Anggiat, Jumat (22/11).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menguatkan pernyataan tersebut. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Sulawesi Selatan pada September 2024 tercatat sebesar 52,18 persen, turun 2,41 poin dibandingkan TPK Agustus 2024 yang mencapai 54,59 persen.
Meski demikian, bila dibandingkan dengan September 2023 yang hanya 50,94 persen, TPK September 2024 masih mengalami kenaikan sebesar 1,24 poin.
Meskipun rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang mencapai 2,54 hari dan tamu domestik 1,49 hari, sektor MICE pemerintahan tetap menjadi andalan utama industri perhotelan. Dengan penurunan signifikan di segmen ini, pengusaha hotel harus menghadapi dilema besar.
“Saat MICE pemerintah menurun, bisnis perhotelan harus beradaptasi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah pengetatan biaya operasional dan upaya mencari pasar baru. Namun, kami akui, menggantikan segmen MICE pemerintahan bukanlah hal yang mudah karena kontribusinya sangat besar,” ungkapnya.
Menurut Anggiat, sektor perhotelan di Sulsel harus segera berinovasi untuk menghadapi tantangan ini. Pelaku usaha hotel didorong untuk lebih agresif dalam menjangkau segmen pasar swasta dan mengembangkan program wisata berbasis leisure untuk meningkatkan okupansi.
“Kami harus mencari terobosan baru agar sektor ini tetap bertahan. Namun, diperlukan sinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha lainnya, untuk menciptakan pasar yang lebih stabil,” tutupnya.
Untuk informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui penerbitan surat edaran terbaru yang mengatur penghematan belanja perjalanan dinas.
Surat bernomor S-1023/MK.02/2024, yang diterbitkan pada 7 November 2024, ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani memberikan tujuh arahan utama yang bertujuan untuk memperketat pengeluaran kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan efektivitas pencapaian program prioritas tetap terjaga.
Arahan pertama meminta para Menteri dan Pimpinan Lembaga meninjau kembali belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024. Langkah ini bertujuan mencari ruang penghematan tanpa mengganggu target program yang telah ditetapkan.
“Belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024 wajib dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu, terhitung sejak surat ini ditetapkan,” tulis Sri Mulyani dalam edaran tersebut dikutip Jumat (22/11)
Namun, Sri Mulyani memberikan pengecualian untuk beberapa unit kerja yang memiliki tugas utama yang memerlukan perjalanan dinas, seperti penyuluh pertanian, penyuluh agama, juru penerang, serta biaya perjalanan dinas di kedutaan besar dan atase.
Kementerian atau lembaga yang tetap membutuhkan anggaran perjalanan dinas melebihi sisa yang telah dipangkas dapat mengajukan dispensasi kepada Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo sendiri secara konsisten menyerukan penghematan di berbagai kesempatan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 23 Oktober 2024, Prabowo mengingatkan para pejabat untuk mengurangi kegiatan seremonial maupun perjalanan luar negeri yang tidak mendesak.
“Kita harus beri contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jangan mengada-ada studi banding ke luar negeri untuk hal yang tidak relevan, seperti belajar pramuka,” tegas Prabowo saat itu.
Hal senada disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Bogor, pada 7 November 2024. Prabowo kembali menegaskan agar jajaran pemerintahan mengutamakan efisiensi dan produktivitas.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan bahwa efisiensi ini merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal dan langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan implementasi kebijakan ini, kementerian dan lembaga diwajibkan melakukan revisi pencantuman anggaran perjalanan dinas pada DIPA mereka. Tanpa revisi tersebut, pencairan anggaran perjalanan dinas tidak akan disetujui.
