Logo Aplikasi Lontra+, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Aplikasi layanan aduan masyarakat Lontara+ yang dikelola Pemerintah Kota Makassar mencatat 2.106 laporan sejak pertama kali diluncurkan pada 27 Juli 2025 hingga 11 Desember 2025.
Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar, Dr. Muhammad Roem, kepada awak media, Kamis (11/12).
Dari jumlah tersebut, 392 laporan masuk hanya dalam bulan Desember, sementara 16 aduan dilaporkan pada 11 Desember saja. Roem mengatakan laporan warga paling banyak terkait lampu jalan, yang mencapai 491 aduan, disusul persoalan persampahan (276 aduan) dan drainase (266 aduan).
“Tiga OPD yang paling berat beban kerjanya dari laporan ini adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, Kecamatan dan DLH untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase,” jelas Roem.
Selain itu, laporan mengenai jalan rusak dan layanan PDAM juga menempati urutan berikutnya. Roem menegaskan tingkat respons OPD terhadap aduan warga tergolong cepat.
Dinas Perhubungan, yang menerima aduan terbanyak, mencatat respon awal kurang dari 2 menit, sementara rata-rata penyelesaian laporan berada di angka tiga hari.
Lingkup kerja DLH dan kecamatan pun menunjukkan reaksi cepat, dengan respon awal 58 detik, meski penyelesaian rata-rata mencapai empat hari karena proses lapangan yang lebih kompleks.
Diskominfo sebagai pengelola sistem bahkan mencatat waktu respon tercepat, 41 detik untuk aduan terkait CCTV lorong, jaringan internet lorong, dan fasilitas digital lainnya.
“Penyelesaian laporan di Diskominfo rata-rata satu hari, 17 menit, 56 detik,” ungkap Roem.
Sejak dirilis, 42.391 pengguna telah mengunduh Lontara+. Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan pengguna terbanyak 4.686 unduhan, dengan 878 warga yang sudah melakukan registrasi. Disusul Kecamatan Tamalate dan Rappocini.
Sementara itu, tingkat penggunaan terendah berada di wilayah Kepulauan Sangkarang, dengan 378 unduhan.
“Data ini menunjukkan partisipasi warga Manggala paling tinggi dalam memanfaatkan fitur aduan,” kata Roem.
Menghadapi potensi lonjakan laporan selama musim hujan, Diskominfo menyiagakan 28 admin Lontara+ yang bertugas di dua command center di Balai Kota lantai 9 untuk kedaruratan dan lantai 7 untuk layanan reguler. Petugas bekerja 24 jam, dengan dukungan UPT yang bekerja dalam sistem tiga shift.
Namun Roem menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada distribusi aduan, melainkan eksekusi di OPD.
“Distribusi ke OPD tidak sampai lima menit. Justru yang perlu diperkuat adalah tenaga di OPD karena mereka yang menindaklanjuti laporan banjir, genangan, dan infrastruktur.”
Roem mengungkap bahwa setelah proses pelantikan RT-RW rampung, pihaknya akan turun melakukan sosialisasi Lontara+ ke seluruh kecamatan.
“RT-RW harus paham agar bisa membantu warga melaporkan infrastruktur dan layanan yang bermasalah. Banyak warga belum paham fitur aduan,” ujarnya.
Selain layanan publik, Lontara+ juga menerima laporan terkait pungli dan indikasi korupsi, yang secara otomatis diteruskan ke Inspektorat melalui sistem khusus. Identitas pelapor dijamin melalui fitur perlindungan bawaan aplikasi.
“Pengadu tetap terlindungi sesuai aturan. Laporan itu langsung masuk ke Inspektorat, jadi kami tidak bisa melihat detailnya,” pungkas Roem.
