Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian kinerja bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, dan tidak sejalan dengan arah kepemimpinan untuk secara terbuka menyatakan mundur.
Penegasan tersebut disampaikan Appi saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan persiapan pemerintahan ke depan. Ia menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan Pemkot Makassar wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tidak lagi bersifat simbolik atau seremonial.
“Tidak ada lagi program simbolik. Bukan sekadar bikin acara, lalu dianggap selesai. Yang harus ditanya selalu adalah, apa dampaknya dan apa tindak lanjutnya,” tegas Appi, Kamis (18/12).
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak diukur dari laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia meminta seluruh OPD turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan benar-benar terdeliver dan menjawab kebutuhan warga.
“Ukurannya sederhana, tanya ke masyarakat. Program jalan atau tidak, stunting turun atau tidak, pelayanan membaik atau tidak. Jawaban harus datang dari masyarakat,” ujarnya.
Appi juga mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak menempatkan diri lebih tinggi dari warga. Menurutnya, pemerintah hanya akan memahami persoalan riil jika sejajar dengan masyarakat.
Ia menyoroti persoalan pertanahan yang kerap dikeluhkan warga dan meminta OPD menanganinya secara bertahap dan solutif, bukan dengan respons emosional.
“Jangan marah duluan ketika masyarakat mengeluh. Benahi satu per satu,” katanya.
Appi menegaskan akhir 2025 menjadi fase krusial untuk membangun fondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya kesiapan mental aparatur untuk bekerja dalam satu ritme.
“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, silakan menghadap saya dan Wakil Wali Kota. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menolak budaya laporan asal bapak senang (ABS) dan meminta kejujuran dalam birokrasi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kebenaran, bukan laporan yang sekadar menyenangkan pimpinan.
Lebih lanjut, Appi menekankan pelayanan publik sebagai muara seluruh proses pemerintahan. Ia menyoroti praktik layanan berbelit, waktu tidak pasti, dan biaya tidak transparan yang menurutnya tidak boleh lagi terjadi.
“Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil,” ujarnya.
Di internal birokrasi, Appi meminta ASN dan kepala OPD menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar administrator anggaran. Ia mengkritik ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD yang masih terjadi.
“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi,” katanya.
Appi menegaskan budaya kerja birokrasi Pemkot Makassar harus berubah mulai akhir 2025. Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun penguatan pelayanan publik dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar akan menerapkan sistem keterbukaan informasi publik (KIP) bulanan untuk memantau kinerja OPD, serta membangun mekanisme kerja terpusat guna memastikan program prioritas benar-benar sampai ke masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan dampaknya,” tegas Appi.
Ia juga menegaskan pergeseran tata kelola pemerintahan menuju pola kerja kolaboratif, berbasis inisiatif, data, dan hasil. Kepala OPD diminta menjadi pemimpin perubahan, bukan sekadar penanggung jawab administrasi.
“Kepala OPD itu pemimpin perubahan. Kalau mau hanya mengurus administrasi, tinggalkan jabatan itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga menyinggung kinerja pendapatan daerah. Ia mendorong penguatan pengawasan dan digitalisasi pendapatan untuk menutup celah kebocoran serta menghilangkan praktik negosiasi tidak sehat.
“Digitalisasi adalah kunci penguatan pendapatan daerah ke depan,” katanya.
Appi menilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah Kota Makassar.
“Rumusnya sederhana: maksimalkan pendapatan yang ada, tambah sumber baru, dan kurangi kebocoran,” pungkasnya.
