KabarMakassar.com — Menutup tahun 2025, DPRD Kota Makassar memanfaatkan momentum refleksi akhir tahun untuk menghimpun berbagai isu publik sekaligus mengevaluasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Agenda tersebut dikemas dalam Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun bertajuk ‘Membaca Isu, Merespon Aspirasi’ yang digelar oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Rabu (24/12).
Diskusi publik tersebut turut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, jajaran pemerintah kota, serta sejumlah akademisi dan pemerhati kebijakan.
Forum ini menjadi ruang strategis bagi DPRD Makassar untuk membaca dinamika persoalan kota yang berkembang sepanjang tahun, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perbaikan kinerja kelembagaan ke depan. Sejumlah isu strategis perkotaan yang mencuat di tengah masyarakat dan menjadi perhatian publik turut menjadi fokus pembahasan.
Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan bahwa refleksi akhir tahun merupakan bagian penting dari proses evaluasi internal DPRD. Menurutnya, DPRD perlu secara berkala menakar sejauh mana fungsi legislatif dijalankan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Refleksi ini penting untuk mencermati isu-isu strategis yang berkembang sepanjang tahun, baik yang muncul langsung di tengah masyarakat maupun yang menjadi sorotan media. Semua itu menjadi bahan evaluasi bagi DPRD,” kata Andi Rahmat.
Ia menjelaskan, diskusi publik tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang mempertemukan DPRD dengan pemerintah daerah, akademisi, pemerhati kebijakan publik, hingga insan pers. Melalui pertukaran pandangan yang konstruktif, DPRD diharapkan memperoleh perspektif yang lebih utuh dalam merumuskan kebijakan daerah.
Andi Rahmat menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah menghimpun isu-isu aktual Kota Makassar selama 2025 sekaligus menyerap aspirasi publik sebagai dasar evaluasi kinerja DPRD. Hasil diskusi diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pada tahun-tahun mendatang.
“Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan capaian strategis Pemerintah Kota Makassar sepanjang akhir tahun 2025. Ia mengungkapkan, berdasarkan sejumlah survei independen, kinerja Pemerintah Kota Makassar menunjukkan tren yang semakin positif.
“Dari refleksi dan survei terakhir, capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar berada di angka 87,2 persen. Ini menjadi gambaran bahwa apa yang kita lakukan berada di jalur yang benar,” ujar Appi nam karibnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, empat tahun ke depan akan dimanfaatkan untuk memperkuat seluruh proses layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Appi menekankan bahwa pemerintahan ke depan akan diarahkan pada konsep impactful governance, yakni pemerintahan yang tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan.
“Good governance sudah kita lewati. Ke depan kita masuk pada fase pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, visi pemerintahan yang berdampak tidak akan terwujud tanpa sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD.
“Relasi ini mungkin belum sempurna, tetapi kita punya waktu untuk terus menyempurnakannya. Dalam sepuluh bulan terakhir, sudah banyak hal yang kita lakukan bersama,” ungkap Appi.
Dari sisi makro ekonomi, Appi menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada akhir 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara tingkat inflasi berada pada kisaran 2,6 hingga 2,7 persen, yang menunjukkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pada sektor kepemudaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar juga mengalami peningkatan signifikan, dari target 59 poin menjadi 65 poin. Capaian ini dinilai tidak terlepas dari hadirnya berbagai ruang pemberdayaan anak muda, seperti Makassar Creative Hub. Munafri menyebut, dengan dukungan DPRD, pada 2026 Makassar Creative Hub direncanakan bertambah menjadi empat unit.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci utama dalam membaca isu strategis dan merespon aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, forum refleksi akhir tahun menjadi ruang penting untuk menyelaraskan langkah pembangunan ke depan.
“Diskusi publik ini menjadi ruang evaluasi bersama agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar,” kata Aliyah.
Ia menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, diperlukan komunikasi yang intensif, keterbukaan, serta kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif.
Aliyah juga mengajak masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.
“Partisipasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
