Akses ke Pabrik Incasi Raya Group Diblokir, Anggota DPRD Sumbar Ini Minta Incasi Raya Penuhi Hak Masyarakat

KLIKPOSITIF- Negosiasi masyarakat dua Kecamatan yakni, Pancunsoal dan Air Pura dengan Incasi Raya Group di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar tak berujung, masyarakat blokir akses mobilitas ke perusahaan. Pemblokiran sudah berlangsung dua hari, sejak Senin (27/10/2025), hingga Selasa (28/10/2025).

Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (dapil) 8, Bakri Bakar, meminta PT Incasi Raya Group agar lebih peduli terhadap masyarakat sekitar. Ia menilai, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan lahan perusahaan merupakan hal yang wajar dan patut dipertimbangkan, sesuai dengan UU No. 39 tahun 2014 dan turunannya.

“Rasanya tuntutan masyarakat itu sangat wajar, dan didukung oleh aturan. Kalau perusahaan sudah beroperasi bertahun-tahun dengan keuntungan besar, seharusnya kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” ungkap putra daerah Indrapura tersebut dikonfirmasi Katasumbar (grup Klikpositif.com).

Ia menjelaskan, PT Incasi Raya Group mengelola lahan dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sangat luas, mencapai sekitar 14 ribu hektare di wilayah Indrapura.

“Kalau HGU-nya 14 ribu hektare, maka 20 persennya lebih dari dua ribu hektare. Itu wajar diberikan kepada masyarakat, apalagi saat ini mereka sedang memperpanjang izin HGU. Harus ada kewajiban sosial yang dipenuhi,” terangnya.

Ia mengingatkan pemerintah daerah dan pusat agar tidak sembarangan memperpanjang izin HGU perusahaan tanpa memastikan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk berbagi lahan atau hasil dengan masyarakat.

“Sekarang yang saya dengar, Incasi Raya tengah mengurus perpanjangan izin HGU. Pemerintah jangan mengeluarkan perpanjangan itu tanpa memastikan masyarakat mendapatkan 20 persen dari lahan tersebut,” katanya.

Politisi asal dapil Pesisir Selatan–Mentawai ini memastikan, DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut. Ia berjanji membawa persoalan ini ke rapat dewan dan mendorong Gubernur Sumbar agar ikut memperjuangkan hak masyarakat Indrapura.

“Ini sudah menjadi kewajiban saya untuk mengawal aspirasi itu. Nanti akan saya sampaikan lewat DPRD agar Gubernur ikut memperjuangkan. Kita juga berharap DPRD kabupaten dan Bupati meneruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Bakri Bakar menegaskan, perusahaan besar seperti Incasi Raya Group tidak hanya hadir untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tempat mereka beroperasi.

“Kalau bisa, mereka jangan hanya menikmati keuntungan sendiri. Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya. Tidak bisa dengan kapal terbang, setidaknya bisa dengan kapal laut—artinya, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat,” ujarnya.