Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun hingga akhir September 2025.
Angka tersebut, menurut data Kementerian Keuangan yang bersumber dari Bank Indonesia, merupakan akumulasi dari seluruh simpanan daerah di Indonesia.
Merespon hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengakui bahwa serapan anggaran di Kota Makassar hingga triwulan ketiga tahun 2025 belum berjalan maksimal.
Appi tak menampik bahwa masih ada dana daerah yang belum terserap. Namun, ia menegaskan kondisi itu bersifat sementara dan akan terselesaikan seiring percepatan kegiatan fisik serta penyelesaian administrasi keuangan.
“Kalau dibilang masih ada sekitar satu koma sekian triliun di bank, iya betul. Tapi itu karena pekerjaan baru jalan maksimal setelah perubahan (APBD-P). Sekarang ini sudah mulai dibayar-bayar di akhir tahun, jadi pasti akan keluar,” jelas Appi saat ditemui di Balai Kota Makassar, Selasa (22/10).
Appi menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan serapan anggaran belum maksimal. Antara lain masa transisi pemerintahan, kebijakan efisiensi, serta perubahan sistem dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan kini sudah berjalan dan pencairan mulai dilakukan secara bertahap.
“Saya memaksa terus SKPD untuk merealisasikan anggaran, digenjot setiap hari. Tidak boleh uang ini mengendap. Bikin apa kalau uang mau mengendap? Harus jalan. Kalau uang ini turun ke masyarakat, otomatis putaran ekonomi pasti jalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Appi menuturkan bahwa Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan akan selesai sebelum akhir tahun anggaran. Ia optimistis tidak ada anggaran yang tertahan atau tidak termanfaatkan.
“Insyaallah akhir tahun ini semua proses sudah berjalan. Kami pastikan tidak ada dana yang menganggur. Semua dikeluarkan sesuai perencanaan dan progres lapangan,” ujarnya.
Selain memastikan percepatan serapan tahun ini, Appi juga berencana menerapkan kebijakan baru untuk tahun anggaran 2026 dengan fokus pada belanja lokal dan percepatan siklus ekonomi daerah. Menurutnya, belanja daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekonomi dan masyarakat Makassar sendiri.
“Tahun depan kita akan maksimalkan serapan sejak awal. Kita buat aturan supaya belanja lokal jadi prioritas di APBD. Jadi uangnya berputar di Makassar, masyarakat yang rasakan manfaatnya,” ucapnya.
Meski belum merinci satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan serapan terendah, Appi menyebut rata-rata realisasi saat ini baru sekitar 50 persen. Namun, ia memastikan pada triwulan keempat serapan akan meningkat tajam seiring dengan penyelesaian proyek dan pembayaran akhir tahun.
“Biasanya di ujung tahun digenjot. Sekarang sudah jalan semua, tinggal diselesaikan,” tutupnya.
