Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat Kunjungan Kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan responsif melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (27/01).
Dalam kunjungan tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi diterima langsung oleh Cheka Virgowansyah, yang baru dilantik sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan membahas berbagai agenda strategis terkait penguatan hubungan pusat dan daerah.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus diskusi peluang kerja sama ke depan. Kami ingin memastikan kebijakan di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujar Appi.
Appi menegaskan, sebagai kota metropolitan di kawasan timur Indonesia, Makassar membutuhkan dukungan regulasi, fasilitasi kebijakan, serta koordinasi lintas sektor agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kota Makassar tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat. Sinergi ini penting untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Appi turut didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Andi Ardi Rahadian serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Andi Asminullah. Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan aspek administrasi, pendapatan daerah, dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa diskusi juga menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
“Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berbasis sistem, termasuk pemanfaatan digitalisasi birokrasi,” ujar Andi Ardi.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut turut membahas penerapan sistem e-Mutasi sebagai platform digital untuk mempermudah proses mutasi ASN antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
“Melalui e-Mutasi, proses mutasi ASN diharapkan lebih cepat dan akuntabel, sehingga dapat memangkas birokrasi yang berbelit,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kemendagri pada prinsipnya terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” kata Cheka.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan Kemendagri dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional.
