Wali Kota Makassar Munagri Arifuddin saat Ke KLHK serta BPI Danantara, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, terus memperkuat langkah nyata menuju pengelolaan sampah modern.
Iaa memimpin langsung rombongan Pemerintah Kota Makassar ke Jakarta untuk melobi dua lembaga strategis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rabu (08/10).
Dalam lawatan tersebut, Appi bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Andi Hudli Huduri, Kepala Bapenda Asminullah, dan Kepala DLH Helmy Budiman, terlebih dahulu menemui CEO Danantara Rosan Roeslani.
Pertemuan berlangsung produktif, membahas kemungkinan kerja sama investasi di sektor pengelolaan sampah terpadu yang berorientasi pada efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Makassar dalam mewujudkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WTE) sebuah terobosan yang mengubah tumpukan sampah menjadi sumber energi baru terbarukan.
Appi menegaskan, pertemuan ini bukan sekadar seremoni atau kunjungan formalitas, tetapi langkah konkret mencari dukungan pusat dalam mempercepat realisasi PLTSa di Makassar.
“Kami datang untuk memastikan bahwa proyek PLTSa ini berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dari sisi regulasi maupun investasi,” ujar Appi.
Usai bertemu Danantara, rombongan Pemkot Makassar melanjutkan kunjungan ke KLHK dan disambut langsung oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana. Diskusi di kementerian itu lebih menyoroti aspek regulasi dan arah kebijakan nasional untuk proyek PLTSa.
“Kami masih menunggu regulasi baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek ini. Setelah itu, baru bisa kita tindak lanjuti di lapangan,” jelas Appi.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal krusial agar proyek pengolahan sampah berbasis energi ini tidak terbentur aturan.
Selain itu, skema pembiayaan juga menjadi topik utama. Appi menegaskan bahwa Makassar tidak ingin model kerja sama yang membebani keuangan daerah, terutama melalui skema tipping fee seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
“Harapan kami, tidak ada lagi kewajiban tipping fee yang bisa menekan APBD. Kami ingin skema investasi yang sehat, efisien, dan saling menguntungkan,” tegasnya.
Appi menyebut, hasil koordinasi antara KLHK dan Danantara nantinya akan menentukan bentuk intervensi dan dukungan teknis terhadap proyek PLTSa Makassar, termasuk potensi pendanaan berbasis investasi hijau.
Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang bagi Pemkot Makassar memaparkan kondisi riil lapangan, termasuk kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), volume sampah harian, hingga tantangan teknis yang dihadapi petugas lapangan.
“Kami ingin semua pihak memahami konteks di Makassar dari sisi jumlah sampah, teknologi yang dibutuhkan, sampai kesiapan infrastruktur. Dengan begitu, desain intervensinya bisa lebih tepat,” jelas Appi.
Langkah ini menjadi bagian integral dari program Makassar Zero Waste 2029, yang menargetkan pengelolaan sampah tanpa sisa sekaligus memperkuat transisi menuju energi bersih di tingkat kota.
Dengan konsep Waste-to-Energy, sampah yang semula menjadi beban TPA kini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain mengurangi beban lingkungan, sistem ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kita ingin menjadikan sampah sebagai sumber daya, bukan masalah. Ini bagian dari upaya membangun Makassar yang efisien, hijau, dan berkelanjutan,” pungkas Appi.
