Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat Memberikan Sambutan di Sosialisasi Implementasi Perpres. Dok. IstKabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau akrab disapa Appi, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ekonomi warga lokal melalui kebijakan belanja daerah yang berpihak pada pelaku usaha setempat.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10).
Ia menyebut, dari total belanja pemerintah kota yang mencapai Rp3 triliun, separuhnya akan diarahkan untuk belanja lokal dan dari jumlah itu, 50 persen diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar.
“Kami sedang membangun komitmen agar warga Makassar bisa menikmati setidaknya 50 persen dari belanja pemerintah kota, dan setengahnya lagi diarahkan untuk UMKM. Dengan cara ini, perputaran ekonomi lokal bisa berjalan maksimal,” ujar Appi.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar janji politik, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan posisi Makassar yang strategis memiliki laut, sungai, serta akses ke daerah penyangga pertanian besar kota ini diyakini mampu menjadi pusat ekonomi utama di kawasan timur Indonesia.
“Makassar punya potensi luar biasa. Kami ini kota besar dengan penduduk 1,4 juta jiwa yang hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Banyak keluarga menaruh harapan di kota ini, maka pemerintah harus hadir mengatur arah pertumbuhan ekonomi agar merata,” jelasnya.
Sejak 2019, Pemkot Makassar telah menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) hingga 100 persen. Capaian itu membuat Makassar berada di peringkat kedua nasional dalam kategori nilai transaksi e-purchasing, yang mencapai Rp645 miliar.
Appi menilai, sistem digital ini menjadi pondasi penting dalam memastikan transparansi serta memperluas akses pelaku usaha lokal terhadap proyek pemerintah.
“Kalau masih manual, sulit memastikan pemerataan. Dengan sistem ini, siapa pun bisa berpartisipasi. Pemerintah hanya menjadi pemantik agar ekonomi bisa bergerak,” kata Appi.
Namun, ia juga mengakui tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih lesu. Pemerintah Kota Makassar, katanya, memilih strategi ‘manfaat bukan sekadar bantuan’, yakni kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap penguatan daya beli warga.
“Kami tidak punya fiskal yang sangat kuat untuk memberikan bantuan langsung tunai, tetapi kami melihat manfaat yang lebih luas. Banyak yang anggap Rp50 ribu itu kecil, padahal kalau dikumpulkan dampaknya bisa besar,” ucapnya.
Salah satu bentuk kebijakan pro-rakyat yang telah berjalan ialah subsidi pembelian kebutuhan pokok untuk masyarakat di bawah garis kemiskinan, serta penyediaan seragam sekolah gratis bagi anak-anak di berbagai wilayah Kota Makassar.
Program seragam sekolah itu sendiri, kata Appi, memiliki nilai anggaran lebih dari Rp2 miliar dan terus dijaga keberlanjutannya.
Selain sektor sosial, Pemkot Makassar juga memberi perhatian besar terhadap penguatan UMKM dan inkubasi bisnis.
Data pemerintah menunjukkan peningkatan omzet hingga 400 persen bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam program inkubator kota. Melalui wadah ini, pemerintah membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kapasitas, memperluas akses pasar, hingga menyiapkan pembiayaan.
“Ujung dari pengembangan UMKM adalah ekspor, artinya tata kelola sudah baik ketika produk bisa menembus pasar luar negeri. Kami sudah punya standar operasional untuk mendukung itu,” kata Appi.
Lebih lanjut, Appi menegaskan kembali arah kebijakan fiskal kotanya, APBD bukan sekadar angka, tetapi alat pemerataan.
“Belanja pemerintah harus memberi manfaat langsung bagi warga. Setengahnya untuk belanja lokal, separuh dari itu untuk UMKM. Ini komitmen kami agar ekonomi Makassar tidak hanya tumbuh, tapi juga berkeadilan,” pungkasnya
