Wali Kota Munafri Arifuddin saat Meninjau Jembatan Barombong (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bergerak cepat mengurai persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.
Pemkot Makassar menyiapkan langkah nyata dengan melakukan pembangunan jembatan baru atau jembatan kembar Barombong yang diharapkan mampu menambah kapasitas arus lalu lintas dan memperlancar konektivitas antarwilayah di bagian selatan Makassar.
Hak tersulit diungkapkan Wali Kota Munafri Arifuddin, saat meninjau langsung lokasi jembatan pada Selasa (04/11).
Kunjungan ini dilakukan bersama Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kepala Dinas Pertanahan, serta Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri.
Appi nama karibnya mengatakan, jembatan Barombong saat ini memiliki panjang sekitar 350 meter dan hanya memiliki dua jalur sempit yang dilalui ribuan kendaraan setiap hari, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.
Rencana pembangunan jembatan baru atau ‘jembatan kembar’ di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengurai kepadatan arus kendaraan dari dan menuju Takalar.
“Kalau rencana ini terealisasi, kapasitas jalan akan jauh lebih besar dari kondisi saat ini. Ini akan memperlancar mobilitas warga yang bekerja, berdagang, maupun beraktivitas antarwilayah,” kata Appi.
Selain memperlancar lalu lintas, proyek ini juga dinilai akan memperkuat akses ekonomi kawasan selatan yang berkembang pesat sebagai koridor perdagangan dan pariwisata Makassar.
Ia memastikan bahwa rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan masuk tahap percepatan.
“Hari ini kami melihat langsung lokasi untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan bagi pembangunan jembatan penghubung yang selama ini menjadi titik macet,” ujar Appi.
Ia menegaskan, persoalan kemacetan di Jembatan Barombong sudah berlangsung terlalu lama dan tidak bisa lagi dibiarkan tanpa solusi konkret. Pemerintah kota, katanya, tidak hanya menunggu intervensi provinsi atau pusat, tetapi proaktif menyiapkan aspek dasar, termasuk lahan dan rencana teknis.
Langkah awal kata Appi, pihaknya akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang mengerjakan jembatannya, sedangkan Pemkot Makassar membebaskan lahannya,” jelas Appi.
Pemkot juga telah berkoordinasi dengan pihak pengembang Global Makassar Tourism Development (GMTD), mengingat lokasi proyek berdekatan dengan kawasan pengembangan ekonomi dan wisata di pesisir selatan Makassar.
Katanya, pembangunan jembatan bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari strategi memperkuat konektivitas Makassar–Takalar sebagai poros ekonomi strategis Sulawesi Selatan.
“Ini bukan semata-mata soal jalan atau jembatan, tapi soal konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kalau arus transportasi lancar, aktivitas ekonomi juga bergerak lebih cepat,” jelasnya.
Appi juga menegaskan bahwa proyek ini harus disiapkan secara terukur dan kolaboratif agar tidak menimbulkan hambatan administratif di kemudian hari.
Saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan, Appi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dan administrasi proyek masih terus berjalan bersama Pemprov Sulsel, Balai, dan GMTD. Ia berharap seluruh tahap persiapan bisa rampung dalam beberapa bulan ke depan.
“Mudah-mudahan secepatnya bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov, Balai, dan GMTD. Targetnya awal 2026 proyek ini sudah mulai jalan,” tutupnya.
