KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.
Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar, yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/01).
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog akademik, pemerintahan dalam rangka penyampaian policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Pertemuan tersebut, pihak FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.
Policy brief tersebut disusun sebagai respons atas tantangan pembangunan kawasan kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan berbagai aspek dalam pengelolaan pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar.
Menurutnya, tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan kawasan pulau cenderung menggunakan pendekatan one size fits all atau fits for all, di mana satu model kebijakan diterapkan secara seragam pada pulau di Kecamatan Sangkarang.
Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda. Sehingga dikatakan, lewat pertemuan ini, di tawarkan model tata kelola pulau yang kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami membahas pembangunan Pulau kedepan. Kita tau, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau,” tuturnya.
“Harapannya, masalah bisa diselesaikan jauh lebih efektif dan impactful, sejalan dengan arahan Pak Wali Kota tentang impact governance,” sambung dia.
Dalam paparan gagasan tersebut, Andi Ahmad Yani juga menyebutkan, sejumlah isu krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, mulai dari keterbatasan akses layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, air minum, hingga persoalan pengelolaan sampah.
Dia menekankan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak di kawasan kepulauan karena berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan laut.
“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan makan plastik, lalu kita makan ikan itu, akhirnya masuk mikroplastik ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah solusi inovatif yang dapat diterapkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar.
Menurutnya, riset terkait hal tersebut telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan berpotensi untuk diadaptasi di pulau-pulau.
“Kalau ini bisa diterapkan, selain mengurangi sampah, juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi. Sampah tidak lagi dibuang ke laut, tetapi dimanfaatkan,” katanya.
Andi Ahmad Yani menambahkan, FISIP Unhas siap berkontribusi aktif membantu Pemerintah Kota Makassar melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain seperti kelautan, teknik, dan bidang terkait lainnya.
“Kami datang untuk memberi saran sekaligus membuka peluang kerja sama. Tidak mudah mengaplikasikan kebijakan,” tuturnya.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, kami optimistis persoalan-persoalan di pulau bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.
